Suara Peradilan News: Bedah Peradilan
Tampilkan postingan dengan label Bedah Peradilan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bedah Peradilan. Tampilkan semua postingan

Rabu, 21 Oktober 2020

Kecewa dengan hasil audensi tentang dugaan Intimidasi dan pemotongan uang PKH , Tim Advokasi ancam siapkan langkah Hukum berikutnya dalam waktu dekat

 

Dok: Super news

Garut, Suaraperadilannews.com - Audensi terkait dugaan penyelewengan PKH Kecamatan Pakenjeng yang sebelumnya dijadwalkan di ruang komisi D , dipindahkan ke uang Paripurna DPRD kabupaten Garut karena desakan dari jajaran APDESI yang mau mengikuti jalannya audensi dan membawa kurang lebih 60 anggota APDESI kabupaten Garut.

Disepakati ketua Komisi D Ade Rizal untuk pindah ke ruang paripurna guna melanjutkan agenda Audensi untuk mengakomodir peserta yang banyak guna mengindahkan juga protokol kesehatan tentang COVID-19

Keterangan salah satu penerima manfaan bantuan warga Kp Nangkaruka RT 01 RW 03 Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Robi'ah Hadawiyah di Lobi DPRD ( 21/10) "Sekitar satu bulan silam saya kedatangan tamu sekitar 8 orang  waktu tengah malam , Sedangkan dirumah tidak ada suami "

saat di singgung apa kepentingannya datang audensi ke DPRD Hadawiyah sampaikan "Saya mau mengadukan nasib saya bahwa saya sudah diacam oleh Pak dinur Kepala Desa Panyindangan bahwa saya harus mencabut pelaporan saya ke POLDA  ungkapnya ".

"Via telepon saya disuruh mencabut pelaporan , Kalo tidak di cabut akan distik balik ungkap Robi'ah menegaskan".

keterangan Hadawiyah"terkait bantuan selama 3 bulan sekali saya menerima Rp.500.000  per bulan jadi 1.5 juta pertiga bulan di potong lima puluh ribu rupiah , diakuinya sekarang setelah pendamping diganti pak heri normal mendapatkan 1.830.000,- tanpa potongan , Dulu saya tidk pernah tau berapa jumlah bantuann karena kartunya juga dipegang sama ketua kelompok mang encep , Pokoknya saya maunya masalah pengancaman dan bantuan yang di potong di proses secara hukum ungkapnya mengakhiri".



Sekretaris  WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa )Budi Juanda sekaligus bertindak sebagai ketua Tim Advokasi Masyarakat yang melakukan audensi   hari ini (21/10) diruang paripurna "Kalau berbica hasil audensi memuaskan atau tidak ? , Tentu bagi kami sangat tidak memuasakan karena kami tidak diberikan ruang untuk membeberkan semua fakta hukum yang kami punya , Ini sebenaarnya saya anggap baru sesi pertama sebenarnya masih banyak yang akan kami sampaikan tekait bukti-bukti Dugaan dari pemotongan-pemotongan terkait dengan PKH tersebut".

lanjut Budi "Sebenarnya kan dijadwalkan di di ruang komisi D tapi atas desakan APDESI dipindak ke ruang Paripurna ,sedikit ruang untuk kami menyampaikan fakta-fakta yang ada ".

Terkait Sanggahan-sanggahan yang disampaikan Dinur sebagai kepala Desa terhadap warganya diruang paripurna itu adalah haknya beliau, Kami tidak bisa memaksa karena DPRD bukan lembaga untuk pembuktian seperti di Fakta persidangan , Namun atas hasil audensi ini kami akan segera mempelajari dan mengumpulkan data data pendukung dan dalam waktu dekat Insya Alloh akan kami lanjutkan ke tahap berikutnya melaporkan ke APH , Dan kami sangat menyayangkan kepada  anggot dewan Pimpinan sidang Tatang sumirat tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk kami , seharusnya kami diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi untuk permaslahn tersebut, Ungkap Budi mengakhiri wawancaranya (21/10) melalui sambungan telepon seluler .(endang.s/red)***



Senin, 19 Oktober 2020

Miris terjadi lagi Diduga Kuat Kasus pencabulan anak dibawah umur pelaku masih ada kaitan keluarga

Korban dan orangua korban



Garut,suaraperadilannews.com  Senin,19/10/2020 Lagi terungkap kasus Kejahatan sexual yang menimpa anak dibawah umur digarut , kali ini menimpa seorang anak warga di salah satu desa di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, berinisial  (FM) jenis kelamin laki – laki kelahiran garut,5 juli tahun 2006.

“Guna menggali informasi lebih detail, awak media melakukan investigasi kerumah orang tua korban,  awalnya korban hendak belajar mengaji di rumah salah satu saudaranya, tepatnya tetangga kampung, masih di desa yang sama yakni dikecamatan sukaresmi tutur FM , namun ditengah jalan kasep (korban) bertemu dengan terduga pelaku’ inisial (DE), yang rumahnya tidak jauh dengan tempat dimana sikorban hendak belajar mengaji, perlu diketahui oleh khalayak’ bahwa terduga pelaku (DE) berusia  56 tahun masih ada hubungan kerabat dengan (korban) tepatnya keterkaitan antara kakek dan cucu, keterangan tersebut disampaikan oleh keluarga korban.

“Selanjutnya korban diminta untuk memijit terduga pelaku (DE), awalnya korban menolak permintaan terduga pelaku, kemuadian pelaku merayunya dengan memberikan uang sebesar Rp.5000 , namun sebelum dipijit’ terduga pelaku terlebih dahulu memegang bahu korban’ kemudian korban disuruh rebahan dengan posisi telungkup, sambil menurunkan celananya ;tak lama terduga pelaku menindih sikasep dari belakang dan terjadilah peristiwa naas dan sangat memalukan tersebut, hingga kasep merasakan kesakitan pada bagian anusnya pungkas FM (korban).

“Ingin menggali lebih detil  awak media juga mendatangi seorang ketua RW tetangga kampung sikorban, yg berinisial (A), dalam keteranganya A membenarkan, bahwa beberapa waktu kebelakang dirinya kedatangan tamu, yakni keluarga korban (FM) dan keluarga (DE) atau pelaku, keperluanya tak lain untuk melakukan musyawarahkan masalah tersebut secara kekeluargaan, terduga pelaku (DE) yang notabene masih ada hubungan kerabat dengan kades setempat itu, mengakui perbuatanya kepada sikasep dan meminta maaf kepada pihak keluarganya, sebaliknya keluarga korban  juga memaafkan ujar RW A. ;namun entah merasa tidak puas hanya dengan permintaan maaf atau bagaimana’ sehingga akhirnya ibu sikasep melaporkan kasus Amoral yang menimpa anaknya tersebut ke mapolres garut, tak lama kemudian setelah dilaporkan (DE)sudah diamankan oleh pihak polres garut, tentunya akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukanya tandas A.

“Masih kata RW A, dirinya tidak menyangka akan kejadian ini, karena prilaku sehari – hari terduga pelaku (DE) tergolong rajin mengikuti acara pengajian tambahnya, tidak ada gelagat yang mencurigakan, namun ketika dimusyawarahkan (DE) mengakui perbuatanya pungkas RW A.

“Untuk melengkapi informasi awak media juga melakukan konfirmasi kepada ketua RT. Dimana sikorban tinggal yang berinisial D, selaku pengurus awalnya dirinya sangat terkejut mendengar informasi tersebut, namun karena sudah menjadi kewajiban selaku pengurus masyarakat ; selanjutnya dia mencari tahu alamat kantor perlindungan anak digarut, dan mengantar korban beserta keluarganya guna mencari perlindungan, terutama terhadap kondisi psikologi dan mental korban yang notabene masih anak dibawah umur tutur RT. D.

;masih kata RT, dirinya juga sudah dipanggil oleh penyidik polres garut untuk dimintai keterangan, termasuk saksi lain yang juga merupakan anak dibawah umur yang dianggap mengetahui saat kejadian, kini kasus dugaan sodomi yang menimpa sikasep(korban) ini sudah dilaporkan oleh ibu korban dengan bukti register laporan: LP/B/463/X/2020/JBR/RES GRT tertanggal 14 oktober 2020.

saat ini kasusnya sudah ditangani aparat penegak hukum, semoga penanganan hukum terhadap pelanggaran UU Nomor : 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini berjalan dengan lancar pungkasnya.

“Namun sangat disayangkan disaat awak media baru selesai melakukan wawancara dengan pihak korban, Telepon genggam  yang sedang dipegang kakak korban berdering katanya itu telfon pihak P2TP2, dikatakan jika ada wartawan atau pihak manapun, tidak diperkenankan memberikan keterangan apapun, malah disuruhnya menemui mereka, hal ini sangat disayangkan, lagi lagi ada indikasi intervensi terhadap korban dan keluarganya, agar tidak berkomunikasi dengan pihak luar terutama media’ entah apa maksudnya namun yang jelas ini sudah ada indikasi menghalang halangi terbitnya suatu pemberitaan adanya peristiwa tindak pidana, Padahal kasus semacam ini perlu di ekspose ke publik agar menjadi waspada ". ( Endang.S /Kaperwil Jabar).

Minggu, 18 Oktober 2020

GABUNGAN WARTAWAN NEKAT (GAWAT ) AUDENSIKAN NASIBNYA DI DPRD GARUT



Garut ,suara peradilannews.com - suatu komonitas  fositip yang menamakan dirinya Gawat dengan kepanjangan gabungan wartawan nekat pada jumat 16/10/20 datangi gedung DPRD garut dipimpin ketua nya HERU SUGIMAN  dalam rangka gelar audensi atas dampak merebaknya surat Edaran yang dibuat oleh DISKOIMfO garut mengenai penhentian pembayaran media dan majalah di lingkungan pemkab garut 

sekitar 60 wartawan cetak dan online menghadiri gelar agenda audensi tersebut  disambut hangat komisi 1 DPRD yang diketuai Dadang  sudrajat dan anggota dewan lainya diruangan Banggar hadir pula kadis diskoimfo  H.MUKSIN beserta jajaranya juga dari INSPEKTORAT

Heru mengutarakan keluhan semua wartawan mengenai  uneug uneugnya yang menyangkut isi perut  anggotanya  bahwa surat edaran penghentian pembayaran koran dan majalah ternyata berdampak pada  instansi SKPD lainya bahkan sampai ketingkat kecamatan kelurahan dan desa pun sama menghentikan pembayaran sebagaimana biasanya terhitung sudah 3 bulan ke belakang dan setelah heru mengeluarkan sesi keterangannya pimpinan sidang langsung mengarahkan untuk di jawab oleh diskoimfo 



dalam sesi jawaban nya kadis menerangkan bahwa surat edaran dimaksud hanya bersipat pemberitahuan dan hanya untuk intern dilingkungannya    namun setelah perdebatan panjang akhirnya anggota dewan dari komisi 1 fraksi demokrat ini dengan tegas  dapat menyimpulkan kesalahan prosedural dan penyampaian  tetap ada di diskoimfo dengan demikian akhirnya diskoimfo akan melaksanakan kembali pembayaran media dan majalah yang telah tertunda terhitung bulan juli-agustus-september diakhir jawabannya dengan diiringi tepuk tangan dan rasa syukur dari kalangan Gawatpun heru mengucapkan terikasih atas jawaban kadisfoimfo dan jajaranya juga kepada anggota komisi 1 DPRD yang telah membuat keputusan yang dapat di mengerti semua pihak pungkasnya ( Endang.S )

Senin, 12 Oktober 2020

TIM ADVOKASI KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DATANGI UNIT PPA POLRES GARUT

Dok : super news

 

Garut,suara peradilannews.com  : Tim advokasi korban pencabulan anak dibawah umur datangi polres garut unit PPA hal ini dikemukakan oleh ketua Tim advokasi ERWAN  IRAWAN SH ketika diwawancari awak media suara peradilan news (12/10) "Mengenai agenda yang akan dipertanyakan kepada kanit PPA lanjut erwan mengungkapkan lambanya unit PPA dalam mengungkap kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terlapor oknum kepala desa cigadog kec cikelet kab garut  ".

 Erwan menjelaskan "Bahwa penanganan kasus ini dirasa sangat lamban sebab dari mulai  pihak korban melaporkan sudah satu bulan belum ada tanda tanda  statusnya , Pihak terlapor di tetapkan sebagai tersangka dan dilaksanakan penahanan demikian ditambahkan oleh rekan tim advokasi lainya MUCHLIS NUGRAHA S.H  ,seharusnya Unit PPA polres garut dalam penanganan kasus ini sudah menyatakan P21 dan terlapor sudah jadi tersangka sebab seluruh bukti bukti dan saksi saksi dirasa sudah cukup".

  TIM advokasi masih menunggu proses yang akan dilengkapi dari unit PPA polres garut karena hari ini sedang melaksanakan Olah TKP di wilayah Cikelet kab garut pungkas nya ( endang .s kaperwil jabar )

Jumat, 09 Oktober 2020

Dalam jangka waktu 21 hari kerja , BPSK berkomitment selesaikan kasus sengketa Keracunan Makanan

 

Photo : Pelapor dan Tim Pendamping di Kantor BPSK

Garut -suaraperadilannews.com- Jumat,9/10/2020 sebelumnya diberitakan di be berapa media online, bahwa salah satu konsumen Toserba Asia Store melaporkan kasus dugaan kelalaian yang menyebabkan keluarga orang tuanya yang berjumlah empat orang keracunan makanan kecil berupa wafer yang dibelinya dari toko serba ada (Toserba) tersebut diatas.

untuk lebih jelasnya beberapa pihak  awak media mengunjungi kantor BPSK yang beralamatkan di jalan tenjolaya tepatnya depan tempat pemakaman umum (TPU) tenjolaya kelurahan sukagalih kecamatan tarogong kidul kabupaten garut, guna melakukan konfirmasi.

"Setibanya dikantor BPSK, untuk beberapa waktu awak media terpaksa harus menuggu, karena pengurus yang menerima pengaduan sedang berada diluar menemui salah satu klienya, selanjutnya orang yang ditunggupun tiba dan menerima awak media dengan ramah, terkait kebenaran apakah dirinya menerima pengadun dari salah satu konsumen Asia Store, Asep Rahmat (Wakil Ketua BPSK) kabupaten garut memaparkkan, dirinya membenarkan telah menerima pengaduan dari saudari (FY) pada tanggal 7/10/2020 tutur asep rahmat.

"Masih kata Asep Rahmat, BPSK berkomitmen menyelesaikan sengketa konsumen ini dalam waktu 21 hari, karena BPSK sudah ada panduan berupa uu.nomor 8 tahun 1999, uu. Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan peraturan perundangan lainya tandasnya.

"Dalam hal aduan korban saudari (FY) pihak terkaitnya ada tiga tambah asep,

1. Pihak Pelapor/pengadu (konsumen/korban)

2. Pihak Terlapor (pengelola toserba Asia Store/penjual barang)

3. Distributor makanan (Pt. Nabati/pemilik produk barang).

setelah saya pelajari permasalahanya saya memastikan  senin 12/10/2020 sudah ada dimeja ketua BPSK, selanjutnya akan diverifikasi apakah aduan tersebut layak atau tidak dilanjutkan kesidang BPSK ujarnya, namun sasuai prosedur yang berlaku BPSK memastikan waktu sejak diterimanya laporan pengaduan, sampai kepada putusan kami diberi ruang hanya 21 hari saja, dan doakan saja semoga diberi kelancaran, dan semua fihak punya niat yang sama untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini pungkas asep rahmat.

(Babang)

Kamis, 08 Oktober 2020

Ketua Aliansi Pembela Tauhid Garut angkat bicara soal disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Photo : Ilustrasi


Garut,suarapradilannews.com- Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh dan banyak kalangan hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansiUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia.

ketua Aliansi Pembela Tauhid Garut (APTG) Abu Adien Al-Ansyori  menyoroti permasalahan UUD CIPTA KERJA dan berikan keterangannya melalui sambungan telepon ( 9/10)  "Akhir -akhir ini sebagian besar warga masyarakat sudah menanggung beban berat terkait dampak wabah Virus Covid-19 sehingga perekonimian hampir lumpuh banyak bermunculan warga miskin baru, Sekarang DPR RI malah mengeluarkan dan ketok palu Undang-Undang  Cipta Kerja (5/10)  Yang Kontroversi dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil terutama para pekerja ,  Terkesan tergesa-gesa dalam mensyahkan Undang-undang Cipta Kerja ini, ungkapnya"

Lanjut Abu Adien"Sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan atas ketidak berpihakannya pemerintah kepada Masyarakat , Kami atas nama APTG kabupaten Garut menyatakan sikap menolak dan meminta agar Undang Undang Cipta Kerja dicabut kembali, dalam waktu dekat kita akan lakukan Aksi demo besar-besaan bersama ormas islam yang tergabung di Aliansi Pembela Tauhid Garut , Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan Para santri , Ungkap Abu mengakhiri". (E.supardin).

Rabu, 07 Oktober 2020

Pasca Keracunan Makanan Yang Diduga Dibeli Di Toserba Asia Store Garut, Konsumen Laporkan Ke BPSK

 


Garut ,Suaraperadilannews.com - Jawa Barat - Rabu,7/10/2020 sebelumnya dimedia yang sama telah diberitakan, bahwa ada konsumen tetap Toserba Asia Store, berbelanja makanan ringan Jenis Wafer yang diduga diproduksi oleh PT.Nabati, setibanya dirumah konsumen inisial (SY) memberikan makanan tersebut kepada orang tuanya yang berinisial (ES), namun tanpa disadari sebelumnya bahwa makanan tersebut sudah kadaluarsa, setelah masing - masing memakan kue kaleng tersebut, beberapa saat kemudian (ES) dan tiga orang anggota keluarga lainya mulai merasakan pusing, mual, hingga diare/mencret selama beberapa hari.

"Walaupun dalam kondisi sulit akibat pandemi covid -19, (ES) memaksakan diri memeriksakan dirinya dan berobat ke salah satu klinik di ciawitali, disitulah baru diketahui bahwa dirinya dan keluarga terganganggu kesehatanya diakibatkan oleh makanan yang telah habis masa kadaluarsanya pada tanggal 09/02/2020, hal tersebut diterangkan oleh dokter yang menanganinya.

"Selanjutnya korban memberitahu kejadian tersebut kepada rekanya yang kebetulan berprofesi wartawan online, Tak menunggu lama awak media  tersebur melakukan konfirmasi kepada pihak Toserba tersebut diatas, pada tanggal 3/10/2020 tiga hari setelah kejadian berlangsung. ;namun sampai hari ini pihak Asia Store terpantau tidak menunjukan itikad baik sama sekali terhadap keluarga korban. Jangankan bertanggungjawab menjenguk korbanpun tidak dilakukan.

"menyikapi hal ini konsumen didampingi keluarganya juga awak media,  melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena jika dilihat' dasar aduanya jelas bahwa sangat patut untuk menduga pihak Asia Store dan distibutor makanan ringan produk PT.Nabati melakukan kelalaian dan terindikasi melanggar :

1. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo. UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

"Dengan dilaporkanya perusahaan pengelola maupun distributor makanan tersebut kepada instansi yang berwenang (BPSK), konsumen beserta keluarga korban berharap, persoalan ini dapat berjalan dengan semestinya, agar hal - hal yang berakibat fatal seperti rusaknya bagian organ tubuh, bahkan lebih jauhnya dapat mengakibatkan nyawa orang lain melayang, diakibatkan oleh racun dari makanan yang telah kadaluarsa, tidak terjadi dan menimpa orang lain dikemudian hari ujar korban ES.

"Selanjutnya bagi pihak perusahaan baik pengelola toko maupun distibutor makanan haruslah lebih hati - hati dan lebih ketat untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang ada masa kadaluarsanya, ingat yang namanya makanan itu dikonsumsi dan masuk kedalam perut manusia, jika makanan itu kadaluarsa dan dapat menimbulkan seseorang keracunan, mau tidak mau jelas harus dipertanggung jawabkan, karena semua kegiatan usaha sudah diatur dan ada regulasinya, baik yang berbentuk undang undang(UU) maupun peraturan penunjang lainya, semua bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap warganegara indonesia pungkas ES.


Sumber : S.Afsor (.....)

Sabtu, 12 September 2020

Jual beli tanah berujung sengketa di kp, cikoneng kecamatan Cibeber



LEBAK-Suaraperadilannews,com.-Ayisah kp,pasir nangka RT/001 RW 004,desa cikotak sudah merasa teripu dengan Terjadinya jual beli lahan kebun tidak sesuai dengan pakta yang jlas. Yang beralamat di kp, cikoneng desa ciherang kecamatan cibeber lahan kebun tersebut, sudah di miliki orang lain.(12/09/20).

Di kemudian hari Aisyah'selaku pembeli lahan kebun tersebut menanyakan haknya yang sudah di beli ke sodara endang ternyata' endang sudah mengalihkan jual beli lahan kebun ke urusan hutang pihutang,kepihak Aisyah.

"padahal ibu aisyah' tersebut tidak memiliki hutang pihutang ke saudara endang, dan oleh karna itu ibu aisyah segera menuntut ganti rugi berupa uangn'ya, minta. agar di kembalikan yang sudah di terima oleh endang.paparnya"

Dan oleh karena itu, kalau saudara endang tidak mengembalikan uang tersebut maka kami selaku yang di rugikan akan mengadukan persoalan ini ke pihak hukum,
Dengan dugaan penipuan penjualan lahan yang tidak ada paktanya' dari  saudara endang ke ibu aisyah, ujar aisyah"

ketika di konfirmasi oleh awak media suara peradilan news. dengan adaya jual beli lahan kebun tersebut,itu sudah menjadi hak ibu aisyah'dengan Adaya peristiwa ini saya selaku yang mendampingi ibu ayisah segera akan menindak lanjuti secara hukum yang berlaku,tegasnya" (korwil,ces)*

Sabtu, 05 September 2020

Silang Pendapat terkait dugaan penyelewengan dana PKH di Banjarwangi , siapa bersalah ??




Garut, Suaraperadilannews.com - Pendamping PKH Desa Talagasari   Jejen, buka suara terkait tuduhan salah satu aktivis banjarwangi yang terkesan menyudutkan dalam pemberitaan.

Dalam keterangannya  melalui sambungan telepon (06/09/2020) jejen menyampaikan  , "Kalo berbicara wilayah Banjarwangi kan sangat luas sedangkan garapan saya di desa Talagasari , selama ini berjalan tidak ada masalah , untuk pendistribusian kan menjadi kewajiban Agen , memang ada sedikit masalah dua minggu kebelakang  ada 3 orang KPM yang bermasalah terblokir dan itupun sudah diurus ".

"Terkait dengan undangan para aktivis yang meminta waktu mempertanyakan sebetulnya kami siap ada waktu , Ungkap Jejen".

Berbanding terbalik dengan Keterangan Pendamping PKH ,  Husni Aktivis yang menyoroti kecurangan PKH sampaikan (06/09/20200 "Kita mengkritisi berdasarkan Fakta bukan berdasarkan Asumsi , Bahkan kami memegang data Print Out dari Bank , ada salah satu data penerima yang tidak menerima sejak awal ".

Lanjut Husni " Kalau mau adu data nanti saja didepan APH bahwa kami bertindak sesuai Fakta dan data , Ungkapnya mengakhiri (Babang)***

Kamis, 27 Agustus 2020

Puluhan warga Desa Cinta Nagara datangi dinas PUPR , Pertanyakan Pembangunan Irigasi yang dianggap membahayakan

 

Dok : Super News

Garut, suaraperadilannews.com- Puluhan Waga Masyarakat  Kp Nagara Cinta, Desa Cinta Nagara Kecamatan  Cigedug , datangi dinas PUPR kabupaten Garut , Pertanyakan perihal pembangunan Program Irigasi di wilayahnya tidak sesuai dengan aturan  dan terkesan membangun seenaknya (27/8)

Perwakilan masyarakat dan Tim Advokasi  Budi Juanda , S.H  dari WGAB ( Wadah Generasi Anak Bangsa ) diterima jam 13.00 yang semula dijadwalkan pukul 10.00 , Diterima langsung  di ruang kerja Sekretaris Dinas PUPR Asep Oo Kosasih, S.T ,MIL , Gugun KABID  Bina Program  .

Dalam paparannya tim advokasi Budi Juanda “ kami mendampingi  warga masyarakat  Desa Cinta Nagara , Yang diduga kuat akan  terdampak  akibat pembangunan Irigasi  yang dikerjakan oleh Pihak Ketiga melalui Dinas PUPR  akan menimbulkan banjir jika musim penghujan datang, Kondisi pembangunan dari hulu lebarnya 2,5 meter tetapi kehilir menciut jadi 1,5 meter,  Hal inilah yang memicu keresahan dimasyarakat, Karena kondisi sebelum di bangun saja sering terjadi banjir apalagi sekarang lebarnya kurang dari dua meter”.


Photo : Tokoh Masyarakat Cinta Nagara


Lanjut Budi “ Kami harap ada solusi untuk permasalahan tersebut  dengan turun langsung semua pihak yang bertanggung jawab ,  jangan sampai sudah terjadi konflik dimasyarakat baru ditangani “.

Sesepuh  Masyarakat sekaligus juga Tokoh Agama Ustadz  Dedi Kp Nagara Cinta, Desa Cinta Nagara  dalam keterangannya “ Kami  pertanyakan mengenai pembangunan Irigasi , Kenapa tidak sesuai , Membangun Irigasi seharusnya selebar 2 meter bahkan ada yang 2,3 meter dihulu, Tapi kenapa  kehilirnya  ini  hanya  lebar 1, 5 Meter “

Diakuinya “ Sebelumnya warga masyarakat kami sudah melaksanakan pembangunan secara swadaya dengan lebar 2 meter , ini yang  jelas jelas program yang dibiayai oleh Pemerintah  Hanya  membangun dengan lebar  ukuran 1,5 meter , sehingga ketika hujan akan mengakibatkan banjir sehingga air bisa mencapai pemukiman warga ,Ungkapnya “ .

Saat disinggung soal siapa pelaksana proyek Irigasi  tersebut , Dedi menambahkan “ Pihak pemborong tidak  pernah sosialisasi dan meminta izin serta  persetujuan warga sebelum melaksanakan pekerjaannya , bahkan pernah diundang setelah dikritisi oleh masyarakat sampai hari ini belum pernah datang , Bahkan pihak UPT sendiri tidak mengetahui hal ini  ungkapnya “.

Menjawab pertanyaan dan keluhan warga Sekretaris dinas , Asep Oo Kosasih “ Kami akan secepatnya merespon keluhan warga , tentu akan berkoordinasi dengan Tim teknis salah satunya dengan Pak Dikdik yang kebetulan saat ini tidak bisa hadir ,  karena pada prinsipnya program itu untuk membantu masyarakat  , Bukan sebaliknya “.



KABID Bina Program Gugun, menyampaikan “ Sebenarnya sudah ada informasi dari KASI , namu saat ini tidak bisa hadir karena dinas luar, Yang sebenarnya lebih bisa untuk menjelaskan hal ini , terkait dengan tim konsultan perencana pembangunan ,adalah Tim dari pusat selesai kajiann baru disampaikan ke pihak dinas, Namun tentu kami akan berupaya menindaklanjuti permasalahan dengan turun langsung kelapangan ,Ungkap gugun “.

Eri salah satu perwakilan masyarakat mempertanyakan “ Sejauh mana konsultan perencanaan mempersiapkan sebuah program sehingga bisa terjadi permasalahan seperti ini , Aneh tidak masuk logika  Sudah  jelas Lebar bangunan sebelumnya juga 2 meter bahkan sampai 2,5 meter , Tetapi sekarang  malah  dibuatkan lebar 1,5 Meter , Bahkan terkesan pengusaha mengeruk keuntungan  dengan memakai sebagian material bekas bangunan Irigasi yang dulu ,  Mengakhiri ”. ( Babang / Endang,Supardin )

 

 

Senin, 24 Agustus 2020

ibu 73 tahun hidup sebatangkara dengan kondisi Rumah sangat memprihatinkan


Dok : Super News

Garut, suara peradilan news- Dalam Kondisi kondisi sakit memprihatinkan ibu yeti usia 73 tahun bertahan  hidup seorang diri ,  keadaan Rumah yang ditempatinya tidak layak huni yang bertempat tinggal di kp bentar RT  003 Rw 011 kelurahan Sukamentri kecamatan Garut kota kab garut - jabar

Belum tersentuh apapun dari Pemerintah , Kondisi rumahnya nyaris ambruk  Jika musim  hujan tiba air hujan masuk kedalam rumah yang nyaris ambruk kemungkinan akan mengancam jiwanya yang lebih memprihatinkan  bersipat permanen demikian terpantau awak media suara peradilan news ketika menjambangi kediaman bu yeti pada hari senin (24/8) Keterangan ini pun dibenarkan  tetangganya yang tidak mau disebutkan namanya


Dok : Super News

Keterangan   ketua Rt 03 Bernama Rohman Mengungkapkan  “ Berbagai Upaya Telah Dilakukan Dan Selalu Berkordinasi Dengan Ketua Rw Nya Untuk Bisa Mendapatkan Bantuan Tapi Belum Ada Satupun Yang Terealisasi Terutama Untuk Merehab Rumahnya,  Bisa Gratis / BPJS Kesehatan tidak diterimanya “

Saat  Disinggung  Bantuan Lainnya Mengenai Terdampak COVID 19  “ Ketua RT  Menambahkan Ibu Yeti Hanya Menerima 1 Kali Bantuan Yaitu Dari Satu Paket Dus Berisi Sembako Dan Uang 150 Ribu  Dari Bansos Banprov Jabar Itupun Hanya Sekali Kalinya Sampai Saat Ini,  Pungkas Nya”

 ( Endang Supardin /perwakilan Jabar)

Sabtu, 22 Agustus 2020

Paska di demo warganya satu bulan silam, Akhirnya Kepala desa cipaganti tandatangani surat pengunduran diri


Garut, Suara Peradilannews.com-Paska Didemo Forum  Masyarakat  Peduli Desa Cipaganti  17 juli silam , Akhirnya kepala Desa Cipaganti Cucu Sukartini menandatangani surat pengunduran dirinya (19/8), Surat  pengunduran dirinya diserahkan langsung kepada Camat  Cisurupan Odik Sodikin, S.Sos, M.Si , disaksikan langsung oleh  Forum Masyarakat Peduli Desa Cipaganti ,Muspika,BPD dan Staff , Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat ,Ibu-Ibu Penggerak PKK dan Pemuda Desa Cipaganti.

Salah satu Staff  BPD  Yunus membenarkan adanya pengunduran diri kepala Desa Cipaganti , melalui sambungan Whatsapp(23/8)  " Ya kepala desa sudah menandatangani surat pernyataan pengunduran dirinya pada kamis (20/8) langsung diserahkan kepada Camat Cisurupan secara legowo "

Saat disinggung soal  keamanan paska pengunduran diri kepala Desanya, Iyus menyampaikan " Alhamdulilah masyarakat masih tetap aman kondusif tidak ada gejolak apapun ".

terkait SK Pemberhentian sekaligus SK Plt.Kepala Desa iyus menyampaikan " Bahwa itu rencananya surat akan dibawa oleh pihak kecamatan Besok Hari senin ke  kabupaten selanjutnya kami menunggu siapa PLT nya .yang jelas masih dari PNS "  ungkapnya mengakhiri( BB / Endang supardin)***

Rabu, 12 Agustus 2020

Sangat disayangkan Program PAMSIMAS tahap III diduga dikelola kepala Desa

Photo kedalaman Pondasi 

Lebak, Suara Peradilan News -Program PAMSIMAS tahun anggaran 2019/2020  dari PUPR dibeberapa desa banyak ditemukan ketidak sesuaian ,salasatunya didesa Cikatomas  hasil pantauan awak media  " KKM ( Ketua Kelompok Masyarakat)  hanya di jadikan tameng saja dan segala sesuatu di serahkan ke kepala desa ujar KKM ungkap  endin saat ditemui di kediamannya (10/8)".


Program pamsimas tahun anggaran 2020 di desa cikatomas yg diduga tidak sesuai dengan spek saat .dikonfirmasi ketua KKM  menjawab " bahwa kami cuma hanya sebatas KKM  dan kalau  ingin lebih mengetahui jelas silahkan konfirmasi ke kepala desa ujar endin selaku kkm".



saat dikonfirmasi oleh awak media Suara Peradilan News kepala Desa Cikatomas (10/8)  "  terkait galian pondasi lantai dasar cuma kedalaman kurang lebih satu meter ujarnya,  kamipun sudah mengetahui persis pembangunan pamsimas tersebut ungkapnya".(rudy )

Selasa, 28 Juli 2020

PENERIMA BANTUAN KPM.DESA MEKARSARI DIDUGA TIDAK LAYAK KOSUMSI



LEBAK-Super News,Penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) di lingkungan desa Mekarsari kecamatan cihara penerima bahan pangan berupa daging sudah tidak layak konsumsi,menjadikan bahan makanan yang tidak sehat(27/07/2020).

"Atas laporan yang kami himpun dari warga tentang bantuan pangan,kalu itu teryata sudah tidak
baik di berikan kepada penerima batuan keluarga (KPM),dengan adaya dugan penerima non tunai desa Mekarsari merupakan suatu cela yang  merugikan kepada masyarakat.

"AM" adaya program BPNT di lingkungan desa Mekarsari kecamatan cihara, penerima batuan bpnt ini jlas sudah merugikan kedua belah pihak,praduganya. bantuan penerima non tunai tersebut seharusnya harus sesuai yang di berikan dan di butuhkan oleh penerima manpaat,tapi dengan adaya laporan tersebut, bahwa penerima bantuan bpnt ini, sudah menjadi ajang yang tidak baik,kalu betul toh Seperti itu yang  di berikan kepada penerima manpaat.ungkapnya"

Dengan Adaya dugan yang sudah di berikan laporan kepada awak media, saya berharap kepada dinas sosial  kabupaten segera mengevaluasi Dengan Adaya dugan tersebut supaya pihak yang terkait,bisa di bina dan diarahkan dengan tegas, supaya penerima bantuan BPNT tersebut sesuai,dengan jenis dan bahan yang murni,agar penerima bantuan tersebut layak di konsumsi,

"Bilamana ini terjadi  lagi' kepada penerima bantuan non tunai BPNT kepada perima (KPM),hal ini bisa membhayakan masyarakat,karena program batuan BPNT itu untuk memberikan berupa pangan sandang yang sehat,dan bisa
di rasakan dan di kosumsi dengan layak,misalnya beras, telor,daging dan ada juga kacang ijo,yang siap di kosumsi dengan baik.

'Dengan hal ini,penyalur agen satu dan agen dua,sebagai penyalur bpnt bilamana  bahan pangan yang diduga sudah tidak layak di konsumsi, itu merupakan bahan makanan yang sudah tidak lagi di terima oleh penerima manpaat, penerima manfaat bantuan miskin, sepantasnya diberikan kepada penerima tersebut.sesuai kateria yang di usulkan,menjadikan bahan atau makanan yang akan di konsumsi oleh penerima bantuan BPNT tersebut menjadi, bahan makanan yang sehat "tegasnya"(korwil).


Minggu, 26 Juli 2020

KELOMPOK TANI MENDAPATKAN UANG BANTUAN INSENTIF, 22 WARGA YANG TERDAMPAK COVID-19

SERANG-Super News, ketua kelompok kp.angsana"junaedi saat di datangi dan di minta keterangan atas, warga sekitar yang mendapatkan bantunan tersebut,
"Junaedi" warga kp.Angsana RT.01/01 kel.kasemen kec.kasemen kota serang telah melakukan pemotongan bervariatif ada 100,000 dan 300.000 perwarga yang menerima bantuan tersebu intensif tersebut.
(25/07/2020).

Dari penelesuran kami ke warga yg menerima bantuan sebut saja RH dan RM, bahwa memang benar adanya pemotongan sebesar 100.000 dan 300.000,- namun sifatnya sebagai bentuk rasa terima kasih warga terhadap ketua kelompok tani bernama Junaedi karena sudah di urus hingga dapat bantuan uang sebesar 1.800.000 utk 3 bulan selama masa pandemi covid-19.

Ketua kelompok tani bernama Junaedi warga Kp.Angsana RT.01/01 Kel.Kasemen Kec
Kasemen Kota Serang saat ditemui awak media Dan LKIN, bahwa
beberapa hari yg lalu tepatnya hari sabtu, 18 Juli 2020 para petani yang berjumlah 22 orang KK khususnya kelompok tani Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang telah menerima bansos dari kementrian pertanian yang disebut sebagai insentive berupa uang tunai masing masing total 1.800.000 selama 3 bulan utk petani yang terdampak cobid-19.
Adapun perihal pemotongan yang disebutkan warga itu tidak benar, saya tidak merasa memotong atau pun meminta dari masing masing yang menerima bantuan tersebut, akan tetapi saya hanyalah di beri secara sukarela sebagai bentuk rasa terima kasih ke saya, yang kemudian saya terima dengan kisaran ada 100.000, ada 150.000 bahkan ada yg ngasih 300.000 yang kemudian saya gunakan dan saya bagi ke ketua RT dan anak yatim warga setempat.

Jumlah yang menerima bantuan berupa uang sebesar 1.800.000 tersebut sebanyak 22 orang KK utk warga petani atau buruh yang terdampak akibat covid-19, yang kemudian mengajukan lagi sebanyak 18 orang KK sehingga total nya mencapai 40 org KK yg sekarang sedang diproses di dinas maupun kementrian pertanian utk segera di realisasikan.
Harapannya semoga dengan adanya pemberian bantuan.berupa uang total 1.800.000 tsb dapat mengurangi beban akibat covid-19.(TB,Tubagus)*

Senin, 20 Juli 2020

Tanah Sengketa Berujung Tandu Di Polsek Cibeber

Lebak, Super News - Oknum PNS diduga telah mengadaykan kebun kepada seorang warga Ciherang (Nurhayati) berujung klarifikasi di Polsek cibeber.( 21/07/2020).

Salah satu warga desa Ciherang kecamatan cibeber yang berinisial (Nurhayati) telah merasa tertipu oleh oknum PNS tersebut sebesar 27,juta rupiah,ternyata kebun tersebut sudah di miliki orang lain dengan secara pembelian yang sah.

"Dengan adanya penipuan tersebut"oknum PNS yang berinisial,(Sh),dilaporkan ke Polsek cibeber dengan indivikasi penipuan tanah.
Dengan adanya laporan tersebut indisial (Sh) di periksa di Polsek cibeber untuk memberikan keterangan tersebut,"ungkap keterangan tersebut bahwa tanah itu punya orang tua oknum PNS yang sudah di jual belikan kepada orang lain dengan secara tertulis sesuai jual beli yang berlaku dan alat bukti dan kuitansi yang sah.

"Nurhayati" salah satu warga yang merasa ditpu oleh oknum PNS tersebut di Polsek cibeber menungtut haknya agar uangnya di kembalikan, akhirnya pihak Polsek dan kepala desa menulis surat pernyataan tersebut kepada dua belah pihak,pihak pengadei mentut ganti rugi kepada oknum PNS yang mengadaykan tanah tersebut,dalam isi surat pernyataan selama 3 bulan uang si pengadei akan di kembalikan."ungkap oknum tersebut"

'Bilamana selama jatuh tempo 3 bulan tidak di kembalikan dalam surat pernyataan nya saya siap di tuntut ke jalur hukum,ujar'oknum'disaksikan oleh kepala desa dan 4 saksi di Polsek cibeber.
Dengan adanya isiden ini jelas sudah menyangkut penipuan padal 378 (KUHP) kepada nurhayati selaku pengade tanah milik oknum PNS.(barna/ces)"



Jumat, 17 Juli 2020

Masyarakat Desa Cipaganti Lakukan Demo Dikantor Desa : Tuntut Kepala Desa Dicopot dari Jabatannya


Suasana Warga Desa Kepung Desa Cipaganti 
 
 Garut , Suaraperadilannews.com – ratusan warga masyarakat desa Cipaganti yang tergabung dalam FORUM MASYARAKAT PEDULI DESA ( FMPD ) Cipaganti mendatangi Kantor kepala Desa Cipaganti (Jum’at / 17 Juli 2020 ) tuntut ketua BPD lakukan pengajuan ke Bupati memberhentikan kepala Desa Cipaganti. 

Dalam Orasinya salah satu perwakilan FORUM MASYARAKAT PEDULI DESA ( FMPD ) Bapak Isak .membacakan Tuntutannya ” Kami selaku Masyarakat Peduli Desa Cipaganti meminta ketersediaan Ketua Badan Permusyawaratan Desa beserta Anggotanya untuk bertatap muka dan menyambung tali silaturahmi dalam acara Rapat Terbuka Masyarakat Peduli Desa Cipaganti, Dalam rangka mendorong terbentuknya tata kelola Pemerintahan yang baik, transparan dan profesional juga memiliki rasa cinta terhadap lingkungan Desa Cipaganti dengan berorientasi pada etika, pelaksanaan program pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai amanat peraturan perundang-undangan

Terkait tuntutan Masyarakat perwakilan FORUM MASYARAKAT PEDULI DESA ( FMPD )menyebutkan telah terjadinya beberapa permasalahan “ 1. Pelanggaran Kode Etik; 2. Pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat; 3. Pelaksanaan Program Pembangunan dan Anggaran Dana Desa; 4. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; 5. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; 6. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; 7. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya”



 Lanjut Isak Sehubungan dengan hal tersebut di atas, masyarakat menuntut dengan tegas agar Sdri. Cucu Sukartini sebagai Kepala Desa Cipaganti mundur dari jabatannya. “ 

Sampai berita ini diturunkan Kepala Desa Cipaganti Ibu Cucu Sukartini Tidak buka suaara terkait demo yang dilakukan warganya” Terpantau oleh media Super News, Belum ada kesepakatan yang dihasilkan ,rencananya senin masa akan lakukan hal serupa sampai BPD menandatangani apa yang menjadi tuntutan warga ( Iwan)