/> Suara Peradilan News: Bedah Peradilan
Tampilkan postingan dengan label Bedah Peradilan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Bedah Peradilan. Tampilkan semua postingan

Senin, 18 Januari 2021

JALAN GARUT BAYONGBONG RUSAK PADA TIDURKAH PUPR

Garut,suaraperadilan news.com- Jalan raya garut bayongbong rusak berat, bolong bolongnya dalam lagi, menurut keterangan warga yang ada di jalur lintasan tersebut, bahwa semenjak musim hujan tiba jalan ini rusak, tetelan aspalnya pada ikut tergerus air karena yaitu tadi, kwalitas aspalnya hanya sekedar nempel.
Seperti diketahui bersama bahwa, jalan Raya garut bayongbong ini memang masuk ke Ranah PUPR prov jabar, yang kebetulan kanwil kordinasi PUPR nya ada di lintasan jalan Rusak tersebut. Menurut H.ARDI salah seorang Aktivis penggiat sosial pemantou lingkungan dan tokoh masyarakat bayongbong, dalam wawancaranya 18/01/21 kepada awak media Suara peradilan news mengatakan, hendaknya pemkab kabupaten  garut cepat berkordinasi ke PUPR provinsi dong, jangan sama sama ikut Tidur, ingat masyarakat itu membayar pajak dan telah memenuhi kewajibanya sebagai warga negara yang TAAT PAJAK.
Yang lebih parah lagi rentanya kecelakaan lalu lintas pemakai jalan diakibatkan, jalan yang bolong dimaksud terendam genangan air terutama kendaraan Roda 2 (motor) untuk itu masyarakat di lintasan jalan raya garut bayongbong menyampaikan kepada Bupati garut, untuk segera menyampaikannya ke GUBERNUR jabar, sebelum masyarakat menanam pohon pisang di lubang lubang jalan yang rusak tersebut ujar warga (Endang supardin)

Kamis, 14 Januari 2021

Satu setengah tahun rumahnya ambruk warga desa situ sari cisurupan menderita

Garut suara peradilan news
Sungguh malang nasib Bapak Omo ini, beliau penduduk asli kp cigangsa Rt 03 Rw 06 desa situsari kecamatan cisurupan kabupaten garut. Kesehariannya sebagai buruh tani, yang harus menanggung beban hidup isteri dan ke 3 anaknya, lebih prihatin lagi ketika rumahnya ambruk satu setengah tahun yang lalu, sampai sekarang belum ada yang peduli untuk bisa dibangun kembali, walau hanya sekedar tempat tinggal, masalah layak huni atau tidak itu nomor sekian, ujar bapak setengah baya ini ketika di wawancara awak media Suara peradilan news, 14/01/21 di kediaman sementaranya karena sekarang menumpang di Rumah saudaranya.
yang lebih miris lagi OMO si pemilik Rumah yang ambruk ini, adalah sebagai ketua Rt di lingkungannya yaitu ketua Rt 06. Dalam keterangannya Omo menceritakan, bahwa sampai saat ini belum ada yang nyata membantu tempat tinggalnya bisa dibangun kembali, tapi omo tak pernah mengemis walaupun sudah hampir bosan, memberikan poto copy KTP dan KK yang katanya untuk diajukan mendapat bantuan pembangunan Rumahnya, ya begitulah sampai saat ini kelihatan oleh pa Wartawan ujarnya, dengan nada polos Mengenai perhatian dari desanya yaitu desa Situ sari, Omo mengatakan sama sekali tidak ada perhatian kalau di ajukan iya kata perangkat desa itupun katanya. Penelusuran konfirmasi tertuju kepada kepala desa SITUSARI, A.RIDWAN FAUZI mengenai Rumah Rt Omo, Kades hanya mengatakan, iya lagi di Ajukan melalui Asfirasi beberapa Parpol. Menurut penulusuran awak media, dari Laporan Pertanggung jawaban (LPJ.DD.tahun 2020) sangat jelas ada dana pembiayaan untuk rumah tidak layak huni, yang tertera di gambar ini.
Dari dua anggaran tersebut di samping angaran tertera Rumah layak huni, yang lebih miris lagi tertera Anggaran MENDESAK mencapai Rp.555.000.000,- juta, maksudnya LPJ desa ini lain dari pada yang lain, bahkan BLT.DD nya mana ?, permendes no 1 tahun 2020 saja sangat jelas, juklak juknis nya, DANA DESA (DD) tahun 2020. Kepala desa saat dikonfirmasi mengenai hal yang tertera di LPJDD dimaksud hanya terdiam dan mengalihkan pembicaraan nya ke pembicaraan lain.
Jadi sangat jelas Anggaran anggaran yang turun ke desa itu cukup besar, ko untuk warga desanya sendiri juga sudah tak terealisasi, ada apa ini. (Endang supardin)

Senin, 11 Januari 2021

Jalan Cinalawangsa Bebedahan Desa Hanjuang Bungbulang , Longsor Akibat Hujan Deras


Kondisi Jalan saat paska longsor


Garut,suaraperadilannews.com- Akibat diguyur hujan sepanjang hari , Jalan yang menuju Kampung Bebedahan RW 09 Desa Hanjuang Senin Sore tanggal 11 Januari 2021, Putus akibat Longsor.

Sebelumnya Jalan tersebut sudah longsor sebagian, sehingga hampir tidak bisa di lalui oleh kendaraan roda 4 bahkan Roda 2 pun susah di laluinya.

Jalan tersebut mempunya peran penting untuk menghubungkan antara Desa Hanjuang dan Desa Mekarjaya sepanjang 4 KM. Yang termasuk Jalan Desa Hanjuang lebih kurang 1.5 KM dan yang termasuk Jalan Desa Mekarjaya 2.5 KM.

menurut salah satu warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya berinisial ( I ) "Akses Jalan tersebut sangat di butuhkan karena jumlah penduduk nya ada 2 RW Desa Hanjuang dan 1 RW Desa Mekarjaya. Sehingga seluruhnya ada 11 RT, Sampai saat ini baru sebagian yang sudah di aspal, sementara sebagian lagi lebih kurang 500 meteran dengan posisi jalan tanjakan yang sangat curam belum di aspal, Ungkapnya ".

Lanjut ( I ) "Pernah Tanjakan Cinalawangsa tersebut di aspal pada tahun 2002, jadi sudah 18 tahun belum di aspal lagi, Saking Sulitnya  nya sampai sampai yang sakit atau mau melahirkan harus di tandu atau di gotong. Karena kalau pakai kendaraan khawatir  jatuh".

Mayarakat umumnya sangat berharap jalan tersebut ada perbaikan, karena sangat di butuhkan.

"Kami semua  masyarakat memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia. Dan kami adalah warga yabg taat terhadap kewajiban baik pajak atau program yang lainnya, Merdeka sudah 75 tahun jalan ke kampung Bebedahan masih seperti sungai susah untuk di lalui, dengan nada kecewa sampaikan keluhannya pada awak media (11/1) pada sambungan telepon.

Mohon dengan sangat kepada Pemerintah baik Desa, Pemkab atau di atasnya. Agar kami tidak di marginalkan atau di diskriminasikan dalam urusan Pembangunan Infrastruktur khususnya di bidang Jalan tutur masyarakat Bebedahan, ungkapnya mengakiri (Red)***

Jumat, 11 Desember 2020

FORKOPIMCAM PANGATIKAN KAB GARUT HADIRI RAPAT LUAR BIASA FORKOMM RW DESA CIHUNI

Garut suara peradilan news Forkopimcam kecamatan pangatikan kab garut hari ini jumat jam 13oo wib bertempat di aula desa
dalam Rapat luar biasa ini diberikan kesempatan pembicara pertama yaitu ketua BPD DESA CIHUNI TETEN RUSTANDI yang menurut pengakuanya telah membuat pernyataan pengunduran dirinya secara tertulis dan bermaterai cukup namun sampai saat ini belum keluar SURAT KEPUTUSAN tapi karena dirinya mendapat undangan dari forkom RW ya dirinya wajib hadir karena masih ada tanggung jawabnya secara moril dan ini bisa dijadikan momen untuk mengutarakan hal hal yang berkaitan permasalahan di desanya kepada warganya
teten menambahkan keterangannya dihadapan porkopimcam dan seluruh yang hadir pada acara ini permasalahan desa cihuni ini harus sudah selesai secepatnya terutama anggaran anggaran yang tidak jelas peruntukanya pungkasnya ( Endang supardin )

Selasa, 08 Desember 2020

MOBIL AMBULANCE DESA CIHUNI SUDAH KEMBALI

Garut suara peradilan news ungkapan wujud syukur dari warga desa cihuni yang di kemukakan forum ketua RW Se desa cihuni H DIDIN ketika di konfirmasi rabu 09/12/20 menuangkan terimakasih nya setelah mobil AMBULANCE yang tidak terlihat keberadaanya selama 7 hari kini mobil tersebut sudah terparkir lagi di halaman desa seperti biasa untuk melayani warga antar dan jemput masyarakat teruatama yang harus di Rujuk ke RUMAH SAKIT BESAR H didin menambahkan keteranganya memang waktu hari senen siang mendapat kabar dari salah satu media online mengenai mobil ambulance ini terpakir di halaman parkir Bank swasta BPR KS di jln cimanuk garut namun permasalahannya nggak begitu mengetahui ditempat lain ketua BPD desa Cihuni yang mengundurkan diri TETEN supendi membenarkan melihat mobil ambulance ini sudah berada di halaman parkir kantor desa cihuni dan kata kata ýang sama merasa bersyukur
menurut teten walou dirinya sudah mengundurkan diri dari jabatan ketua BPD Desa cihuni yang prosesnya belum keluar SK tetap kecintaanya kepada warga desa cihuni melekat sampai sehari ada 2 sampai 3 warga yang mempertanyakan pa kemana yaah mobil ambulance sudah seminggu tak terlihat di akui teten memang mobil ini sangat dirasakan manpaatnya oleh warga apalagi disaat pandemik COVID 19 ini ketika awak media menanyakan perihal kok bisanya mobil ambulance di ANGGUNKAN ke BANK nilai kredit 40 jt dengan 8 kali tunggakan yang belum dibayarnya teten menjawab saya kan sudah mengundurkan diri jadi saya tak mengetahui masalah itu silahkan saja kang jurnalis yang konfirmasi dan klarifikasi saya hanya bersyukur Mobil telah kembali pungkasnya (ENDANG SUPARDIN)

Selasa, 01 Desember 2020

Saat Liputan Oknum Satpam BRI Pandeglang Ambil Paksa HP Wartawan


Pandeglang, -Suarperadilannews.com -Dimasa pandemi covid-19 seorang jurnalist media online seantero.co.id dan juaramedia saat hendak meliput situasi  pencairan di BRI Cabang Pandeglang dihalang-halangi untuk meliput, bahkan seorang oknum satpam mengambil Handphon wartawan seantero.co.id dan menghapus poto juga vidionya."Iya tadi HP saya diambil satpam BRI Cabang Pandeglang dan menghapus poto juga vidio. Ini jelas telah menghalang-halangi tugas sebagai wartawan untuk meliput kondisi di BRI yang terlihat banyak kerumunan." ungkap Dedi Hidayat seorang Jurnalis seantero.co.id saat bersitegang dengan oknum Satpam tersebut.

Dikatakan Dedi, petugas satpam BRI Cabang Pandeglang ditengarai telah melanggar UU Pers tahun 1999 tentang tugas pokok dan fungsi pers."Saya akan laporkan pada dewan pers dan penegak hukum karena telah melakukan tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan telah merampas HP saya dan banyak data saya kehapus oleh oknum Satpam BRI itu. Bahkan dia menantang." tandasnya, seraya menambahkan kita dikeluarkan Id.Card oknum satpam itu diam.


Sementara Oknum Satpam BRI Cabang Pandeglang berinisial MF saat ditanya soal menghalang-halangi dan menghapus poto vidio dari HP yang dirampasnya tersebut menyatakan, bahwa dirinya punya prosedur dan tidak boleh sembarang media harus ada izin dulu." ujarnya singkat.

Sementara itu Sekretaris DPC Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI) Kabupaten Pandeglang, Rudi menyayangkan pihak oknum Satpam BRI Cabang Pandeglang yang diduga menghalangi tugas wartawan. Karena telah merampas HP milik wartawan tersebut.

"Semestinya oknum Satpam melayani dengan setulus hati sesuai Motto BRI itu sendiri dan seharusnya menghormati dan menghargai tugas Wartawan tersebut, ujarnya.

Selanjutnya Rudi menerangkan sebagimana telah diatur undang-undang Pokok Pers No 40 Tahun 1999 tentang tugas pokok dan fungsi Pers.


"Ini kan tugas jurnalistik, bukan mengorek keterangan tentang keuangan pihak Bank dan kita juga tahu bahwa Bank juga punya asas Prudent yaitu prinsip kehati-hatian pihak Bank. Dan kita bukan kearah itu tetapi hanya meliput kegiatan masyarakat yang akan mengambil bantuan sosial.

"Artinya oknum Satpam BRI jelas sekali ditengarai telah melanggar Undang-undang Pokok Pers no 40 Tahun 1999, tutup Rudi.

"Saat dikonfirmasi, Humas BRI Cabang Pandeglang tidak ada ditempat, hingga berita ini ditayangkan.(Rhmn/ces).

Senin, 30 November 2020

Angota DPRD Kabupaten Lebak Praksi PPP, Usut Terkait Tambang


Lebak, -Suaraperadilannews.com -Banten – Anggota DPRD Kabupaten Lebak, Fraksi PPP, Musa Weliansyah memberikan tanggapannya terkait dengan maraknya pertambangan ilegal di lebak selatan yang saat ini telah terjadi insiden meninggalnya sorang penambang berinisial BD (40), warga Desa Karangkamulyan disalahsatu lokasi tambang batubara (Ilegal-red) di sempur bandung Desa Cihara Kecamatan Cihara Kabupaten Lebak-Banten, Senin, (30/11/2020).

Dikatakan Musa Weliansyah, segala bentuk kegiatan tambang yang bersifat tanpa izin (Ilegal) dan melakukan perusakan lingkungan, menurutnya dapat dipidana karena dinilai telah melanggar dua undang-undang. Akan tetapi Musa mengherankan lantaran kegitan tambang yang diduga ilegal tersebut terus berjalan lancar.

“Saya heran, kenapa ini bisa berjalan mulus, kemana Aparat Penegak Hukum yang dalam hal ini Polda Banten, ada apa dengan APH yang tidak mau menindak tegas pertambangan ilegal dan perusak lingkungan hidup.” Kata Musa kepada media melaui pesan WhatsAppnya, Minggu, (29/11).

“Intinya adalah harus ada ketegasan Aparat Penegak Hukum dan Penegak Perda yaitu Bupati dan Gubernur melalui Satpol PP. Eksekutif dan Yudikatif harus bersinergi untuk mencegah dan menindak tegas para oknum pengusaha tambang ilegal dan yang merusak lingkungan hidup”. Tegasnya.

Musa Juga menyebutkan, prihal pengurusan izin IPR, menurutnya tidaklah sulit selama mereka mau mengurus, “Saya kira untuk menempuh IPR itu tidak sulit yang penting mereka mau mengurus izinnya”. Tambah Musa.

Terpisah, Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup DLHK Lebak, Dasep Novian menjelaskan, Kegiatan (Illegal Mining) akan mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan hidup karena tidak ada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, “Untuk itu, harus ada upaya penegakan hukum terkait kegiatan tambang ilegal (Illegal Minning) oleh APH sesuai kewenangan”. Paparnya.

Saat dikonfirmasi Tim media, salah satu Anggota Polsek Panggarangan menjelaskan terkait insiden meninggalnya seorang penambang di lokasi batubara sempur bandung Desa Cihara tersebut sudah ditangani oleh pihak Krimsus Polres Lebak, “rencananya hari ini pihak Krimsus dari Polres Lebak akan kesini”. Singkatnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Lebak, Dartim, yang sesuai dengan kewenangannya dalam penegakan perda, saat dikonfirmasi Tim media prihal adanya insiden meninggalnya seorang penambang pada kegiatan tambang batubara yang diduga ilegal melalui pesan whatsAppnya belum memberikan tanggapan hingga berita ini ditayangkan.(Rud).

Sabtu, 28 November 2020

Diduga Oknum Ketua RT Sunat Bantuan UMKM Kepada Penerima BPUM


Lebak Selatan, - Suaraperadilannews.com -Bantuan umkm yang di kucurkan melaui Bpum (Bantuan Presiden atau Banpres Produktif Usaha Mikro) yang di salurkan bank BRI ke pada masyarakat yang diduga di sunat oleh oknum RT dengan alasan untuk transpot senilai 200 ribu rupiah. dari penerima bantuan tersebut.

Ketika masyarakat yang mendapatkan bantuan umkm.di desa situregen, ungkapya' (red), salah satu warga yang mendapatkan bantuan, saya merasa kecewa dengan adaya oknum RT dengan alasan meminta uang sebesar Rp. 200.000 alasanya untuk uang transport. Ketika (red) di datangi oleh awak media suara peradilan news, mengatakan'' bahwa kami di pinta partisipasi oleh oknum rt setempat. alasannya buat transpot dengan aparatur desa situregen. Paparnya'

Dengan adaya oknum tersebut hal ini sudah menjadikan keresahan warga, yang menerima pencairan UMKM tersebut. Kalau betul memang partisipasi jangan dipatok kalu dipatok' itu namanya bukan partisipasi melainkan harus sesuai jumlah yang di tetapkan, sebesar Rp. 200.000. tegasnya'


"Itupun tidak semuanya di pinta oleh oknum RT tersebut dan sangat di sayangkan yang namanya partisipasi itu sebetulnya jumlah nominal tersebut tidak di batasi, melainkan di (patok), kalu kita lihat ini sudah menyalihi aturan seolah-olah oknum RT dan apratur desa, menjadi bagian untuk mengolektif penerima batuan UMKM tersebut.

yang sangat di sayangkan kenapa nominalnya sama rata sebesar 200. Kalau betul itu partisipasi, 

Dengan hal ini, kepala kepala desa situregen. adaya oknum tersebut, saya selaku mewakili dari masyarakat untuk mengkelarifikasi atau memangil oknum tersebut yang diduga sudah meresahkan warga atas uang partisipasi Rp 200.000.dari penerima UMKM.(Rud).


Jumat, 27 November 2020

di duga lecehkan wartawan oknum paniitia kegiiatan akhirnya mengakui kehilapanya

Garut suara peradilan news; buntut dari dugaan oknun panitia kegiatan yang lecehkan wartawan (GAWAT)jumat 27/11/20 akhirnya mengakui kehilapanya di depan seluruh wartawan yang tergabung dalam komonitas gabungan wartawan nekat garut yang notabene pada saat kejadian peliputan suatu acara merupakan anggota GAWAT hadir dalam acara permohonan maap yang ditujukan kepada insan pers GAWAT sekaligus menjadi saksi yaitu ketua BPD KADES desa sukamukti dan perangkat desa sebelum nya sempat terjadi ketegangan antara oknum panitia kegiatan yang berinisial(IW)yang bersikukuh tidak merasa melecehkan fropesi wartawan dan tidak merasa menghalang halangi tugas jurnalistiknya namun salah seorang awak media GAWAT mencecarnya dengan beberapa pertanyaan yang akhirnya mengakui segala kehilapanya sambil menjelaskan sebelum acara berlangsung memang sudah menghubungi satu awak media saja untuk meliput yang memang budgetnya telah ditentukan di sisi lain ketika melihat datang 2 orang awak media kami pikir budget tambahanya dari mana itulah sebabnya kami mempertanyakan kehadiran dan identitas ngak tau akan berdampak seperti ini ungkap (IW)
namun lagi lagi ketika salah seorang awak media GAWAT mempertanyakan siapa wartawan yang telah dipesannya dan berita apa yang telah dihasilkan nya (IW)tidak bisa menjawabnya karena sampai saat ini belum ada berita yang naik baik di berita online maupun terbit di surat kabar( koran) apalagi kata (IW) orang nya juga nggak kenal selanjutnya ketua komonitas GAWAT heru sugiman memberikan peringatan kepada (IW) agar tidak mengulangi perbuataan yang menyinggung perasaan insan pers apalagi melecehkannyajuga ditambahkan sesepuh komonitas gawat H ujang selamet agar sdr(IW) memahami bahwa WARTAWAN dilindungi oleh UNDANG UNDANG NO 40 TAHUN 1999 apalagi kalou sdr menghalang halangi tugas jurnalistik sebagai tertera di pasal 2 ayat 2 jelas barang siapa yang menghalang halangi tugas jurnalistik di pidana penjara 8 tahun dan denda 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai wujud konsekwensi dari panitia kegiatan yang pada saat acara kegiatan dihadiri oleh forkopimcam kec sukawening dalam acara peresmian lapang multiguna yang sekaligus mendapat kucuran anggaran dari kemensos sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)kami dari GAWAT akan terus mengawal peruntukannya agar tranfaransi pengunaanya itu adalah Uang negara yang diperoleh dari Rakyat yang harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan UU NO 8 TAHUN 2014 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK tegas Heru pungkasnya ( Endang )

Senin, 23 November 2020

KADES CIGADOG STATUSNYA JADI TERSANGKA

garut suara peradilan news kali ini seorang pejabat publik oknum kepala desa yang seharusnya jadi panutan warga desanya kini harus mempertanggung jawabkan perbuatanya di muka hukum hal ini menimpa seorang oknum kades Cigadog kec cikelet kab garut jawa barat ini di duga disangkakan pada dirinya melakukan tindakan asusila terhadap anak perempuan di bawah umur pada senin 23/11/20 pemeriksaan yang ke tiga kalinya di Reskrim polres garut unit Perlindungan perempuan dan anak (PPA)dan statusya naik ke penyidikan jadi tersangka demikian disampaikan Ipda H.muslih hidayat plh kasubag humas polres garut saat diwawancara awak media di Ruanganya sementara kuasa hukum tersangka kades cigadog ini syam yosef djoyo sh mh membenarkan klainnya di pemeriksaan yang ke tiga ini statusnya naik jadi tetsangka namun tetap pada bantahanya bahwa klainnya tidak merasa berbuat yang melanggar hukum apalagi ini menyangkut perbuatan asusila tegas syam yosep menambahkan klainnya atas perbuatannya oleh penyidik dijerat dengan pasal 81 atau 82 dalam undang undang RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman 15 tahun penjara lanjut tentang akan dilaksanakanya penahanan terhadap klinya setelah statusnya jadi tersangka syam yosef belum memberikan keteranganya karena pemeriksaan belum selesai pungkasnya (Endang supardin )

Sabtu, 31 Oktober 2020

Diduga Pemasangan Papan Reklame Ruko Tak Berijin ke Polsek Cisoka


Cisoka, -Suaraperadilannews,com. proyek pemasangan papan reklame roko di prapatan Cilaban Desa Bojong loa kecamatan Cisoka kabupaten tangerang Sabtu, (31/10/2020) malam, diduga Proyek tersebut belum ada konfirmasi ke Polsek cisoka dan Pada saat pengerjaan mengabaikan Protokol kesehatan tidak memakai masker dan tidak adanya safty belt alat pelindung diri atau pun plang tulisan pengerjaan, pada saat pemasangan papan reklame Ormas BPPKB Dpac Cisoka yang diketuai oleh deni beserta jajaran dari BPPKB Jayanti Waka Edy dan BPPKB Balaraja Ketua jenal beserta jajaran ranting, menanyakan ijin pengerjaannya, saat dikonfirmasi ke pimpinan terkait pemasangan untuk minta klarifikasi pemasangan tersebut oleh Provost DPAC Cisoka Bepe lewat telpon.

"Bos nya bisa datang untuk cek kelapangan hari Senin karna beliau lagi ada dijakarta, ungkap Provost Bepe.

lanjut ketua Deni dari BPPKB Dpac Cisoka beserta Sekertaris menemui pihak mako Polsek Cisoka guna menanyakan perijinan pemasangan tersebut dan bertemu dengan Petugas jaga Provam Polsek Cisoka Ngadio 

Saat dikonfirmasi dalam penjelasannya


"Proyek di prapatan Cilaban pemasangan reklame belum ada ijin ke 

kami, dan kami pun tidak tahu adanya pemasangan papan reklame tersebut, dan papan apa yang akan dipasang karna tidak ada laporan ke kami, dari pagi sampai malam ini kami piket dikantor tak ada yang minta ijin pengerjaan, coba kami cek TKP , jelas ngadio Provam Polsek Cisoka.

Papan reklame tersebut dibongkar kembali oleh para pekerja menunggu hasil keputusan perijinan yang disaksikan oleh Gabungan Ormas BPPKB Cisoka, Jayanti, Balarja dan pihak kepolisian Polsek Cisoka dari bagian Provam yaitu Ngadio. Trangnya"

Kamis, 29 Oktober 2020

Wartawan garut berinisial E.S korban makanan kadaluarsa dari TOSERBA ASIA akan terus tuntut keadilan

Photo : Barang Bukti makanan kadaluarsa


Garut, suaraperadilannews.com-   E.S 50 tahun salah seorang warga pasir pogor RT 01/ 05 korban dari makanan ( kue kaleng jenis wafer ) yang sudah 8 bulan kadaluarsanya yang dibeli dari toserba ASIA garut juga tercatat sebagai seorang wartawan dari media suara peradilan news .

Seperti telah dilansir dibeberapa media sebelumnya , korban  akan terus menuntut hak nya selaku konsumen yang telah dirugikan sesuai perundang undangan yang berlaku di NKRI demikian ( ES ) mengungkapkan kekecewaanya 

Janji badan penyeleseian sengketa konsumen ( BPSK garut ) dalam komitmen nya pada saat diwawancara exslusif jelas jelas waktu maksimal 21 hari sudah akan terbit Rekomendasi dan salah seorang anggota komisioner BPSK tersebut sambil menegaskan ini jelas paktor kesengajaan bukan kelalaian lagi sebagaimana  dimaksud pada Undang undang perlindungan konsumen no 8 tahun 1999 

"jadi kami kecewa 21 hari telah terlewati pihak BPSK tidak ada tanda tanda menghubungi baik ke keluarga korban maupun lewat kuasa  keluarga SOLIHIN AFSOR "  



selanjutnya ES dan kuasa keluarga korban SA akan terus berjuang untuk mendapatkan haknya selaku Koŕban yang telah dirugikan dan akan menuntut keadilan sesuai perundang undangan yang berlaku baik secara MATERIL  dan INMATERIL,  Dukungan MORIL & MATERIL bagi ES dan keluarga terus mengalir dari berbagai kalangan dan organisasi Jurnalis tempatnya ia bernaung GABUNGAN WARTAWAN NEKAT (GAWAT ), ALIANSI JURNALIS GARUT Dan beberapa praktisi hukum 

Selanjutnya ES dan kuasa korban AS berencana akan meng agendakan Audensi ke DPRD garut yang di bidiknya adalah BPSK garut dan agenda ke dua adalah TOSERBA ASIA,  Dan ini tentu akan mendapat restu dan pendampingan biro hukum dari DEWAN PERS karena jelas korbanya adalah seorang  wartawan ya harus peduli harus di bela agar masyarakat menjadi tau dan jangan takut untuk melapor pungkas Ketua Tim Pendamping , SOLIHIN AFSOR ,  ( Red ) 

Rabu, 21 Oktober 2020

Kecewa dengan hasil audensi tentang dugaan Intimidasi dan pemotongan uang PKH , Tim Advokasi ancam siapkan langkah Hukum berikutnya dalam waktu dekat

 

Dok: Super news

Garut, Suaraperadilannews.com - Audensi terkait dugaan penyelewengan PKH Kecamatan Pakenjeng yang sebelumnya dijadwalkan di ruang komisi D , dipindahkan ke uang Paripurna DPRD kabupaten Garut karena desakan dari jajaran APDESI yang mau mengikuti jalannya audensi dan membawa kurang lebih 60 anggota APDESI kabupaten Garut.

Disepakati ketua Komisi D Ade Rizal untuk pindah ke ruang paripurna guna melanjutkan agenda Audensi untuk mengakomodir peserta yang banyak guna mengindahkan juga protokol kesehatan tentang COVID-19

Keterangan salah satu penerima manfaan bantuan warga Kp Nangkaruka RT 01 RW 03 Desa Panyindangan Kecamatan Pakenjeng Robi'ah Hadawiyah di Lobi DPRD ( 21/10) "Sekitar satu bulan silam saya kedatangan tamu sekitar 8 orang  waktu tengah malam , Sedangkan dirumah tidak ada suami "

saat di singgung apa kepentingannya datang audensi ke DPRD Hadawiyah sampaikan "Saya mau mengadukan nasib saya bahwa saya sudah diacam oleh Pak dinur Kepala Desa Panyindangan bahwa saya harus mencabut pelaporan saya ke POLDA  ungkapnya ".

"Via telepon saya disuruh mencabut pelaporan , Kalo tidak di cabut akan distik balik ungkap Robi'ah menegaskan".

keterangan Hadawiyah"terkait bantuan selama 3 bulan sekali saya menerima Rp.500.000  per bulan jadi 1.5 juta pertiga bulan di potong lima puluh ribu rupiah , diakuinya sekarang setelah pendamping diganti pak heri normal mendapatkan 1.830.000,- tanpa potongan , Dulu saya tidk pernah tau berapa jumlah bantuann karena kartunya juga dipegang sama ketua kelompok mang encep , Pokoknya saya maunya masalah pengancaman dan bantuan yang di potong di proses secara hukum ungkapnya mengakhiri".



Sekretaris  WGAB (Wadah Generasi Anak Bangsa )Budi Juanda sekaligus bertindak sebagai ketua Tim Advokasi Masyarakat yang melakukan audensi   hari ini (21/10) diruang paripurna "Kalau berbica hasil audensi memuaskan atau tidak ? , Tentu bagi kami sangat tidak memuasakan karena kami tidak diberikan ruang untuk membeberkan semua fakta hukum yang kami punya , Ini sebenaarnya saya anggap baru sesi pertama sebenarnya masih banyak yang akan kami sampaikan tekait bukti-bukti Dugaan dari pemotongan-pemotongan terkait dengan PKH tersebut".

lanjut Budi "Sebenarnya kan dijadwalkan di di ruang komisi D tapi atas desakan APDESI dipindak ke ruang Paripurna ,sedikit ruang untuk kami menyampaikan fakta-fakta yang ada ".

Terkait Sanggahan-sanggahan yang disampaikan Dinur sebagai kepala Desa terhadap warganya diruang paripurna itu adalah haknya beliau, Kami tidak bisa memaksa karena DPRD bukan lembaga untuk pembuktian seperti di Fakta persidangan , Namun atas hasil audensi ini kami akan segera mempelajari dan mengumpulkan data data pendukung dan dalam waktu dekat Insya Alloh akan kami lanjutkan ke tahap berikutnya melaporkan ke APH , Dan kami sangat menyayangkan kepada  anggot dewan Pimpinan sidang Tatang sumirat tidak memberikan kesempatan yang cukup untuk kami , seharusnya kami diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi-klarifikasi untuk permaslahn tersebut, Ungkap Budi mengakhiri wawancaranya (21/10) melalui sambungan telepon seluler .(endang.s/red)***



Senin, 19 Oktober 2020

Miris terjadi lagi Diduga Kuat Kasus pencabulan anak dibawah umur pelaku masih ada kaitan keluarga

Korban dan orangua korban

Garut,suaraperadilannews.com  Senin,19/10/2020 Lagi terungkap kasus Kejahatan sexual yang menimpa anak dibawah umur digarut , kali ini menimpa seorang anak warga di salah satu desa di Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Garut, berinisial  (FM) jenis kelamin laki – laki kelahiran garut,5 juli tahun 2006.

“Guna menggali informasi lebih detail, awak media melakukan investigasi kerumah orang tua korban,  awalnya korban hendak belajar mengaji di rumah salah satu saudaranya, tepatnya tetangga kampung, masih di desa yang sama yakni dikecamatan sukaresmi tutur FM , namun ditengah jalan kasep (korban) bertemu dengan terduga pelaku’ inisial (DE), yang rumahnya tidak jauh dengan tempat dimana sikorban hendak belajar mengaji, perlu diketahui oleh khalayak’ bahwa terduga pelaku (DE) berusia  56 tahun masih ada hubungan kerabat dengan (korban) tepatnya keterkaitan antara kakek dan cucu, keterangan tersebut disampaikan oleh keluarga korban.

“Selanjutnya korban diminta untuk memijit terduga pelaku (DE), awalnya korban menolak permintaan terduga pelaku, kemuadian pelaku merayunya dengan memberikan uang sebesar Rp.5000 , namun sebelum dipijit’ terduga pelaku terlebih dahulu memegang bahu korban’ kemudian korban disuruh rebahan dengan posisi telungkup, sambil menurunkan celananya ;tak lama terduga pelaku menindih sikasep dari belakang dan terjadilah peristiwa naas dan sangat memalukan tersebut, hingga kasep merasakan kesakitan pada bagian anusnya pungkas FM (korban).

“Ingin menggali lebih detil  awak media juga mendatangi seorang ketua RW tetangga kampung sikorban, yg berinisial (A), dalam keteranganya A membenarkan, bahwa beberapa waktu kebelakang dirinya kedatangan tamu, yakni keluarga korban (FM) dan keluarga (DE) atau pelaku, keperluanya tak lain untuk melakukan musyawarahkan masalah tersebut secara kekeluargaan, terduga pelaku (DE) yang notabene masih ada hubungan kerabat dengan kades setempat itu, mengakui perbuatanya kepada sikasep dan meminta maaf kepada pihak keluarganya, sebaliknya keluarga korban  juga memaafkan ujar RW A. ;namun entah merasa tidak puas hanya dengan permintaan maaf atau bagaimana’ sehingga akhirnya ibu sikasep melaporkan kasus Amoral yang menimpa anaknya tersebut ke mapolres garut, tak lama kemudian setelah dilaporkan (DE)sudah diamankan oleh pihak polres garut, tentunya akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukanya tandas A.

“Masih kata RW A, dirinya tidak menyangka akan kejadian ini, karena prilaku sehari – hari terduga pelaku (DE) tergolong rajin mengikuti acara pengajian tambahnya, tidak ada gelagat yang mencurigakan, namun ketika dimusyawarahkan (DE) mengakui perbuatanya pungkas RW A.

“Untuk melengkapi informasi awak media juga melakukan konfirmasi kepada ketua RT. Dimana sikorban tinggal yang berinisial D, selaku pengurus awalnya dirinya sangat terkejut mendengar informasi tersebut, namun karena sudah menjadi kewajiban selaku pengurus masyarakat ; selanjutnya dia mencari tahu alamat kantor perlindungan anak digarut, dan mengantar korban beserta keluarganya guna mencari perlindungan, terutama terhadap kondisi psikologi dan mental korban yang notabene masih anak dibawah umur tutur RT. D.

;masih kata RT, dirinya juga sudah dipanggil oleh penyidik polres garut untuk dimintai keterangan, termasuk saksi lain yang juga merupakan anak dibawah umur yang dianggap mengetahui saat kejadian, kini kasus dugaan sodomi yang menimpa sikasep(korban) ini sudah dilaporkan oleh ibu korban dengan bukti register laporan: LP/B/463/X/2020/JBR/RES GRT tertanggal 14 oktober 2020.

saat ini kasusnya sudah ditangani aparat penegak hukum, semoga penanganan hukum terhadap pelanggaran UU Nomor : 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ini berjalan dengan lancar pungkasnya.

“Namun sangat disayangkan disaat awak media baru selesai melakukan wawancara dengan pihak korban, Telepon genggam  yang sedang dipegang kakak korban berdering katanya itu telfon pihak P2TP2, dikatakan jika ada wartawan atau pihak manapun, tidak diperkenankan memberikan keterangan apapun, malah disuruhnya menemui mereka, hal ini sangat disayangkan, lagi lagi ada indikasi intervensi terhadap korban dan keluarganya, agar tidak berkomunikasi dengan pihak luar terutama media’ entah apa maksudnya namun yang jelas ini sudah ada indikasi menghalang halangi terbitnya suatu pemberitaan adanya peristiwa tindak pidana, Padahal kasus semacam ini perlu di ekspose ke publik agar menjadi waspada ". ( Endang.S /Kaperwil Jabar).

Minggu, 18 Oktober 2020

GABUNGAN WARTAWAN NEKAT (GAWAT ) AUDENSIKAN NASIBNYA DI DPRD GARUT



Garut ,suara peradilannews.com - suatu komonitas  fositip yang menamakan dirinya Gawat dengan kepanjangan gabungan wartawan nekat pada jumat 16/10/20 datangi gedung DPRD garut dipimpin ketua nya HERU SUGIMAN  dalam rangka gelar audensi atas dampak merebaknya surat Edaran yang dibuat oleh DISKOIMfO garut mengenai penhentian pembayaran media dan majalah di lingkungan pemkab garut 

sekitar 60 wartawan cetak dan online menghadiri gelar agenda audensi tersebut  disambut hangat komisi 1 DPRD yang diketuai Dadang  sudrajat dan anggota dewan lainya diruangan Banggar hadir pula kadis diskoimfo  H.MUKSIN beserta jajaranya juga dari INSPEKTORAT

Heru mengutarakan keluhan semua wartawan mengenai  uneug uneugnya yang menyangkut isi perut  anggotanya  bahwa surat edaran penghentian pembayaran koran dan majalah ternyata berdampak pada  instansi SKPD lainya bahkan sampai ketingkat kecamatan kelurahan dan desa pun sama menghentikan pembayaran sebagaimana biasanya terhitung sudah 3 bulan ke belakang dan setelah heru mengeluarkan sesi keterangannya pimpinan sidang langsung mengarahkan untuk di jawab oleh diskoimfo 



dalam sesi jawaban nya kadis menerangkan bahwa surat edaran dimaksud hanya bersipat pemberitahuan dan hanya untuk intern dilingkungannya    namun setelah perdebatan panjang akhirnya anggota dewan dari komisi 1 fraksi demokrat ini dengan tegas  dapat menyimpulkan kesalahan prosedural dan penyampaian  tetap ada di diskoimfo dengan demikian akhirnya diskoimfo akan melaksanakan kembali pembayaran media dan majalah yang telah tertunda terhitung bulan juli-agustus-september diakhir jawabannya dengan diiringi tepuk tangan dan rasa syukur dari kalangan Gawatpun heru mengucapkan terikasih atas jawaban kadisfoimfo dan jajaranya juga kepada anggota komisi 1 DPRD yang telah membuat keputusan yang dapat di mengerti semua pihak pungkasnya ( Endang.S )

Senin, 12 Oktober 2020

TIM ADVOKASI KORBAN PENCABULAN ANAK DI BAWAH UMUR DATANGI UNIT PPA POLRES GARUT

Dok : super news

 

Garut,suara peradilannews.com  : Tim advokasi korban pencabulan anak dibawah umur datangi polres garut unit PPA hal ini dikemukakan oleh ketua Tim advokasi ERWAN  IRAWAN SH ketika diwawancari awak media suara peradilan news (12/10) "Mengenai agenda yang akan dipertanyakan kepada kanit PPA lanjut erwan mengungkapkan lambanya unit PPA dalam mengungkap kasus pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan oleh terlapor oknum kepala desa cigadog kec cikelet kab garut  ".

 Erwan menjelaskan "Bahwa penanganan kasus ini dirasa sangat lamban sebab dari mulai  pihak korban melaporkan sudah satu bulan belum ada tanda tanda  statusnya , Pihak terlapor di tetapkan sebagai tersangka dan dilaksanakan penahanan demikian ditambahkan oleh rekan tim advokasi lainya MUCHLIS NUGRAHA S.H  ,seharusnya Unit PPA polres garut dalam penanganan kasus ini sudah menyatakan P21 dan terlapor sudah jadi tersangka sebab seluruh bukti bukti dan saksi saksi dirasa sudah cukup".

  TIM advokasi masih menunggu proses yang akan dilengkapi dari unit PPA polres garut karena hari ini sedang melaksanakan Olah TKP di wilayah Cikelet kab garut pungkas nya ( endang .s kaperwil jabar )

Jumat, 09 Oktober 2020

Dalam jangka waktu 21 hari kerja , BPSK berkomitment selesaikan kasus sengketa Keracunan Makanan

 

Photo : Pelapor dan Tim Pendamping di Kantor BPSK

Garut -suaraperadilannews.com- Jumat,9/10/2020 sebelumnya diberitakan di be berapa media online, bahwa salah satu konsumen Toserba Asia Store melaporkan kasus dugaan kelalaian yang menyebabkan keluarga orang tuanya yang berjumlah empat orang keracunan makanan kecil berupa wafer yang dibelinya dari toko serba ada (Toserba) tersebut diatas.

untuk lebih jelasnya beberapa pihak  awak media mengunjungi kantor BPSK yang beralamatkan di jalan tenjolaya tepatnya depan tempat pemakaman umum (TPU) tenjolaya kelurahan sukagalih kecamatan tarogong kidul kabupaten garut, guna melakukan konfirmasi.

"Setibanya dikantor BPSK, untuk beberapa waktu awak media terpaksa harus menuggu, karena pengurus yang menerima pengaduan sedang berada diluar menemui salah satu klienya, selanjutnya orang yang ditunggupun tiba dan menerima awak media dengan ramah, terkait kebenaran apakah dirinya menerima pengadun dari salah satu konsumen Asia Store, Asep Rahmat (Wakil Ketua BPSK) kabupaten garut memaparkkan, dirinya membenarkan telah menerima pengaduan dari saudari (FY) pada tanggal 7/10/2020 tutur asep rahmat.

"Masih kata Asep Rahmat, BPSK berkomitmen menyelesaikan sengketa konsumen ini dalam waktu 21 hari, karena BPSK sudah ada panduan berupa uu.nomor 8 tahun 1999, uu. Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, dan peraturan perundangan lainya tandasnya.

"Dalam hal aduan korban saudari (FY) pihak terkaitnya ada tiga tambah asep,

1. Pihak Pelapor/pengadu (konsumen/korban)

2. Pihak Terlapor (pengelola toserba Asia Store/penjual barang)

3. Distributor makanan (Pt. Nabati/pemilik produk barang).

setelah saya pelajari permasalahanya saya memastikan  senin 12/10/2020 sudah ada dimeja ketua BPSK, selanjutnya akan diverifikasi apakah aduan tersebut layak atau tidak dilanjutkan kesidang BPSK ujarnya, namun sasuai prosedur yang berlaku BPSK memastikan waktu sejak diterimanya laporan pengaduan, sampai kepada putusan kami diberi ruang hanya 21 hari saja, dan doakan saja semoga diberi kelancaran, dan semua fihak punya niat yang sama untuk menyelesaikan sengketa konsumen ini pungkas asep rahmat.

(Babang)

Kamis, 08 Oktober 2020

Ketua Aliansi Pembela Tauhid Garut angkat bicara soal disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja

Photo : Ilustrasi


Garut,suarapradilannews.com- Selain dianggap banyak memuat pasal kontroversial, RUU Cipta Kerja dinilai serikat buruh dan banyak kalangan hanya mementingkan kepentingan investor. Secara substansiUU Cipta Kerja adalah paket Omnibus Law yang dampaknya paling berpengaruh pada masyarakat luas, terutama jutaan pekerja di Indonesia.

ketua Aliansi Pembela Tauhid Garut (APTG) Abu Adien Al-Ansyori  menyoroti permasalahan UUD CIPTA KERJA dan berikan keterangannya melalui sambungan telepon ( 9/10)  "Akhir -akhir ini sebagian besar warga masyarakat sudah menanggung beban berat terkait dampak wabah Virus Covid-19 sehingga perekonimian hampir lumpuh banyak bermunculan warga miskin baru, Sekarang DPR RI malah mengeluarkan dan ketok palu Undang-Undang  Cipta Kerja (5/10)  Yang Kontroversi dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil terutama para pekerja ,  Terkesan tergesa-gesa dalam mensyahkan Undang-undang Cipta Kerja ini, ungkapnya"

Lanjut Abu Adien"Sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan atas ketidak berpihakannya pemerintah kepada Masyarakat , Kami atas nama APTG kabupaten Garut menyatakan sikap menolak dan meminta agar Undang Undang Cipta Kerja dicabut kembali, dalam waktu dekat kita akan lakukan Aksi demo besar-besaan bersama ormas islam yang tergabung di Aliansi Pembela Tauhid Garut , Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama dan Para santri , Ungkap Abu mengakhiri". (E.supardin).

Rabu, 07 Oktober 2020

Pasca Keracunan Makanan Yang Diduga Dibeli Di Toserba Asia Store Garut, Konsumen Laporkan Ke BPSK

 


Garut ,Suaraperadilannews.com - Jawa Barat - Rabu,7/10/2020 sebelumnya dimedia yang sama telah diberitakan, bahwa ada konsumen tetap Toserba Asia Store, berbelanja makanan ringan Jenis Wafer yang diduga diproduksi oleh PT.Nabati, setibanya dirumah konsumen inisial (SY) memberikan makanan tersebut kepada orang tuanya yang berinisial (ES), namun tanpa disadari sebelumnya bahwa makanan tersebut sudah kadaluarsa, setelah masing - masing memakan kue kaleng tersebut, beberapa saat kemudian (ES) dan tiga orang anggota keluarga lainya mulai merasakan pusing, mual, hingga diare/mencret selama beberapa hari.

"Walaupun dalam kondisi sulit akibat pandemi covid -19, (ES) memaksakan diri memeriksakan dirinya dan berobat ke salah satu klinik di ciawitali, disitulah baru diketahui bahwa dirinya dan keluarga terganganggu kesehatanya diakibatkan oleh makanan yang telah habis masa kadaluarsanya pada tanggal 09/02/2020, hal tersebut diterangkan oleh dokter yang menanganinya.

"Selanjutnya korban memberitahu kejadian tersebut kepada rekanya yang kebetulan berprofesi wartawan online, Tak menunggu lama awak media  tersebur melakukan konfirmasi kepada pihak Toserba tersebut diatas, pada tanggal 3/10/2020 tiga hari setelah kejadian berlangsung. ;namun sampai hari ini pihak Asia Store terpantau tidak menunjukan itikad baik sama sekali terhadap keluarga korban. Jangankan bertanggungjawab menjenguk korbanpun tidak dilakukan.

"menyikapi hal ini konsumen didampingi keluarganya juga awak media,  melaporkan kejadian yang menimpa dirinya dan keluarga kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, karena jika dilihat' dasar aduanya jelas bahwa sangat patut untuk menduga pihak Asia Store dan distibutor makanan ringan produk PT.Nabati melakukan kelalaian dan terindikasi melanggar :

1. UU Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen Jo. UU nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan.

"Dengan dilaporkanya perusahaan pengelola maupun distributor makanan tersebut kepada instansi yang berwenang (BPSK), konsumen beserta keluarga korban berharap, persoalan ini dapat berjalan dengan semestinya, agar hal - hal yang berakibat fatal seperti rusaknya bagian organ tubuh, bahkan lebih jauhnya dapat mengakibatkan nyawa orang lain melayang, diakibatkan oleh racun dari makanan yang telah kadaluarsa, tidak terjadi dan menimpa orang lain dikemudian hari ujar korban ES.

"Selanjutnya bagi pihak perusahaan baik pengelola toko maupun distibutor makanan haruslah lebih hati - hati dan lebih ketat untuk melakukan pengawasan terhadap makanan yang ada masa kadaluarsanya, ingat yang namanya makanan itu dikonsumsi dan masuk kedalam perut manusia, jika makanan itu kadaluarsa dan dapat menimbulkan seseorang keracunan, mau tidak mau jelas harus dipertanggung jawabkan, karena semua kegiatan usaha sudah diatur dan ada regulasinya, baik yang berbentuk undang undang(UU) maupun peraturan penunjang lainya, semua bertujuan memberikan jaminan perlindungan terhadap warganegara indonesia pungkas ES.


Sumber : S.Afsor (.....)

Sabtu, 12 September 2020

Jual beli tanah berujung sengketa di kp, cikoneng kecamatan Cibeber



LEBAK-Suaraperadilannews,com.-Ayisah kp,pasir nangka RT/001 RW 004,desa cikotak sudah merasa teripu dengan Terjadinya jual beli lahan kebun tidak sesuai dengan pakta yang jlas. Yang beralamat di kp, cikoneng desa ciherang kecamatan cibeber lahan kebun tersebut, sudah di miliki orang lain.(12/09/20).

Di kemudian hari Aisyah'selaku pembeli lahan kebun tersebut menanyakan haknya yang sudah di beli ke sodara endang ternyata' endang sudah mengalihkan jual beli lahan kebun ke urusan hutang pihutang,kepihak Aisyah.

"padahal ibu aisyah' tersebut tidak memiliki hutang pihutang ke saudara endang, dan oleh karna itu ibu aisyah segera menuntut ganti rugi berupa uangn'ya, minta. agar di kembalikan yang sudah di terima oleh endang.paparnya"

Dan oleh karena itu, kalau saudara endang tidak mengembalikan uang tersebut maka kami selaku yang di rugikan akan mengadukan persoalan ini ke pihak hukum,
Dengan dugaan penipuan penjualan lahan yang tidak ada paktanya' dari  saudara endang ke ibu aisyah, ujar aisyah"

ketika di konfirmasi oleh awak media suara peradilan news. dengan adaya jual beli lahan kebun tersebut,itu sudah menjadi hak ibu aisyah'dengan Adaya peristiwa ini saya selaku yang mendampingi ibu ayisah segera akan menindak lanjuti secara hukum yang berlaku,tegasnya" (korwil,ces)*

INFORMASI PEMASANGAN IKLAN

UNTUK KERJA SAMA & PEMASANGAN IKLAN DI KORAN DAN SITUS RESMI SUARA PERADILAN NEWS

BISA MENGHUBUNGI REDAKSI :

EMAIL : redaksisuaraperadilan@ yahoo.com
Hp : 0823-1120-4552
Whatsap : 0823-1120-4552
Back To Top