> Polemik Terkait Pelantikan BUMDES Desa Keresek Cibatu Garut, Seorang Perempuan Tokoh Masyarakat Angkat Bicara

Polemik Terkait Pelantikan BUMDES Desa Keresek Cibatu Garut, Seorang Perempuan Tokoh Masyarakat Angkat Bicara

author

suaraperadilannews.com

Share Post

Garut Suara Peradilan News 




Selasa 02/11/21, Bertempat di GOR Desa Keresek kecamatan Cibatu Garut, tampak beberapa orang yang hadir terlihat duduk mengikuti acara  yang menurut agenda sebelumnya ada acara pelantikan pengurus Bumdes yang baru hasil seleksi (testing).


Hadir pada acara di maksud , di podium depan tampak jajaran pembawa Acara dengan di dampingi tokoh masyarakat dan Wakil ketua BPD Desa Keresek kecamatan Cibatu kabupaten garut, juga para tamu undangan diantaranya sebagian para ketua RW dan para calon pengurus Bumdes.



Namun ketika di awal pembicaraanya yang dengan gamblangnya wakil ketua BPD desa keresek menerangkan bahwa agendanya pada hari ini akan pembentukan pengurus baru BUMDES, setelah pengurus yang lama alias ketuanya telah mengundurkan diri, ketika selesai menjabarkan Regulasi tentang acaranya, wakil ketua BPD memberikan kesempatan kepada peserta yang hadir untuk memberikan Saran atau masukan demi Suksesnya pembentukan pengurus Bumdes yang baru yang merujuk terhadap PP nomor 11 tahun 2021 tentang tata kelola BUMDES.



Dalam kesempatan sumbang sarannya seorang tokoh masyarakat perempuan yang bernama Lina Rochayati, salah seorang warga kp.cukang Akar desa keresek ini dengan gamblangnya, menerangkan bahwa Regulasi untuk menentukan calon Direktur Bumdes yang baru dirasa cacat musyawarah sebagai adat dan budaya AZAS MUSYAWARAH untuk MUPAKAT.



Yang kedua seharusnya sebelum Mekanisme pembentukan atau pelantikan pengurus Bumdes yang baru, BPD sebagai lembaga tertinggi di Desa, harus sudah menerima LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN ( LPJ ) akhir dari pengurus BUMDES yang lama, apalagi hanya pasca pilkades  mengundurkan diri, tentunya harus di sertai dengan laporan aset aset Bumdes atau dokumen AKTIVA dan FASIVA secara tertulis, baik aset harta yang bergerak contoh ( KENDARAAN, ATK dll ) maupun pengeloaan Simpan pinjam atau perjalan unit usaha lainnya, yang mungkin sedang berjalan Aktip atau berhenti ( Pasif ), inilah yang harus di pertanggung jawabkan baik di mata masyarakat maupun kepada pemerintah yang telah mengalokasikan anggarannya, sampai Ratusan juta Rupiah, tentunya pengurus yang mengelola BUMDES ini juga harus paham tentang landasan hukumnya sebagai mana tertuang dalam PERMENDES NO 4 TAHUN 2015 tentang Bumdes,  ungkap Lina.



Adapun kesimpulanya Agenda pelantikan pengurus Bumdes yang baru yang calonnya sudah siap akan di lantik akhirnya gagal pelantikan.

Sampai berita ini di publikasikan kepala desa Keresek Didi Achdiat, tidak menghadiri karena sedang ada acara di kantor kecamatan Cibatu, dan Awak Media hanya bisa mewawancarai wakil ketua BPD  desa keresek Ade Sumarna yang telah memberikan ijin untuk Rekam suara dan Video, kepada awak media menerangkan bahwa akan mengevaluasi kembali mekanisme dan Regulasinya lebih matang terutama nenyangkut ( LPJ ) dan Aset Aset Bumdes  pungkasnya.

Pewarta : **Endang.Supardin**