> POLEMIK MUSDA BADKO HMI JABAR: HMI Sukabumi dan garut angkat bicara

POLEMIK MUSDA BADKO HMI JABAR: HMI Sukabumi dan garut angkat bicara

author

suara peradilan news

Share Post



Garut- c Koordinasi ( BADKO ) com-HMI merupakan struktur organisasi HMI di tingkat provinsi yang bertugas menaungi HMI tingkat cabang yang ada di wilayahnya. Terlebih secara konstitusi (AD/ART) HMI,  BADKO merupakan badan pembantu atau kepanjang-tanganan PB HMI dalam menjalankan program kerja organisasi di wilayah provinsi sekaligus juga bertugas mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan PB HMI kepada seluruh cabang.


Sebagaimana diketahui, saat ini Badko HMI Jawa Barat akan melaksanakan musda (Musyawarah Daerah) ke XXVI yang rencananya di gelar pada tanggal 10-13 Nopember 1021. Forum musda ini merupakan forum untuk merumuskan dan menetapkan seluruh program kerja organisasi di wilayah provinsi serta  mengusulkan nama2 untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum Badko HMI oleh PB HMI demi keberlangsungan gerak organisasi. 


Namun dalam perjalananya, proses pelaksanaan musda yang ke-XXVI terjadi polemik dengan adanya ketetapan di rapat harian PB HMI yang meng _caretaker_  beberapa Badko termasuk di dalamnya Badko HMI Jawa Barat, sehingga sampai saat ini belum ada kejelasan tentang status pelaksaan Musda tersebut.


Beberapa pekan yang lalu Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam ( PB HMI ) meng _caretaker_ kepengurusan BADKO HMI JABAR dengan alasan sudah habis masa kepengurusan sesuai dengan Pasal 23, 24 Aanggaran Rumah Tangga ( ART ) HMI serta surat intruksi PB HMI yang isinya mengharuskan Badko menyelesaikan Musda pertanggal 30 september 2021 yang tidak di laksanakan oleh BADKO HMI Jabar. 


Tapi faktanya, meskipun sudah ada ketetapan _caretaker_ di rapat harian PB HMI kepengurusan badko hmi jabar tetap melaksanakan musda karna badko menganggap bahwa _caretaker_ badko HmI Jabar yang ditetapkan oleh PB HMI tidak jelas, terlebih sampai saat ini memang SK _carataker_ nya belum juga terbit.


Ketua Umum HMI Cabang Sukabumi dan HMI Cabang Garut angkat bicara menanggapi hal tersebut,

Menurut kedua Ketum Cabang tersebut menyampaikan bahwa jangan sampai MUSDA BADKO JABAR menjadi dua versi, karena jelas kondisi tersebut tidak baik bagi keberlangsungan organisasi ke depan, sehingga disarankan perlu adanya komunikasi yang produktif antara Badko dan PB HMI.


Keduanya menyarankan sebagai kepanjang tanganan PB HMI, mestinya Badko taat terhadap ketetapan PB dan pada saat yang sama  PB HMI juga mestinya tegas, lugas dan cepat dalam melaksanakan keputusan yang telah dtetapkanya sehingga tidak menimbulkan polemik seperti saat ini.


Yanggimas Anggara. 

Ketua Umum HMI Cabang Sukabumi. 

Sebagai salah satu pimpinan cabang HMI ditingkat daerah kota/kabupaten, saya berfikir bahwa Musyawarah Daerah (Musda) Badan Koordinasi HMI Jawabarat merupakan ruang hajat bagi setiap pengurus HMI di level daerah, tentunya juga musda ini adalah fasilitas mengakomodir gagasan dan sikap bersama untuk menentukan nilai-nilai dan karakter HMI Jawa barat kedepannya. 

Melihat kondisi seperti itu, Musda XXVI badko HMI Jawabarat yang akan digelar, harus memperhatikan segala sesuatunya dengan holistik dan bijaksana, tidak boleh ada pihak yang dirugikan secara prinsip-prinsip organisasi, apalagi disebabkan oleh kepentingan sepihak yang kemudian akan melahirkan simpul-simpul dualisme badko HMI jawabarat. "Ungkapnya


Lalu Sulton Hidayatullah, Sebagai Ketua Umum HMI Cabang Garut , menyebutkan "  organisasi kita adalah organisasi besar, organisasi mahasiswa paling lama, dan dari dulu juga HMI punya aturan dan mekanisme yang jelas, maka apa yang di lakukan oleh kader hmi harus melihat prinsip - prinsip organisasi.

Melihat hal seperti ini PB HMI Harus tegas jangan sampai badko jabar ini seolah2 berada dalam kondisi yang tidak jelas dan  Kepengurusan Badko yang hari ini melaksanakan tahapan musda jangan dulu di lanjut karna akan berimplikasi pada perpecahan di tubuh badko itu sendiri " Ujarnya.


Kedua Ketua Umum tersebut mengajak kepada seluruh cabang di wilayah kerja Badko HMI Jabar untuk menahan diri karna musda yang tahapanya telah berjalan ini belum jelas statusnya mengingat ada keputusan PB HMI yang meng _caretaker_ Badko HMI Jawa Barat melalui rapat Harian PB HMI yang dilaksanakan beberapa pekan sebelumnya.(Arif)***