> MAPPEGAS Desak manajemen RSUD Pameungpeuk agar memperhatikan Tenaga Kerja & kearifan Lokal

MAPPEGAS Desak manajemen RSUD Pameungpeuk agar memperhatikan Tenaga Kerja & kearifan Lokal

author

suara peradilan news

Share Post

 

Dok : supernews



Garut,suaraperadilannews.com- MAPPEGAS (Masyarakat Peduli Pesisir Garut Selatan) mendesak Manajemen RSUD Pameungpeuk agar lebih memprioritaskan   Tenaga Kerja & dan sumber daya Lokal  disampaikan oleh LSM MAPPEGAS saat audiensi ke kantor RSUD Pameungpeuk , Kamis (11/11/2021).


Terpantau oleh mdeia , Ade Kaca dan H.Rudi Perwakilan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, dr Lulu Bilqis Direktur RSUD beserta jajaran manajeman, dan perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. audiensi kali ini menindaklanjuti audiensi pertama pada tanggal 21 Oktober 2021.


Mereka merasa prihatin atas hal-hal yang terjadi saat ini dimana tenaga kerja lokal termarjinalkan. Di sisi lain, menurut mereka  telah terjadi praktek monopoli dalam program-program pengadaan dan pekerjaan di lingkungan RSUD Pameungpeuk.


“Masa negara yang diwakili oleh RSUD kalah oleh premanisme yang seolah mengatasnamakan masyarakat pribumi padahal untuk kepentingan pribadi? Ada apa sebenarnya? Kenapa RSUD seolah tidak berdaya menghadapi mereka, “kata ketua harian Mappegas Acep Yaya Wijaya alias Mang Doglas, melontar pertanyaan bernada sindiran. “Atau ada oknum di RSUD ini yang terlibat dan diuntungkan oleh mereka,” tambah mang Doglas.



Pernyataan Doglas diamini dan ditambahkan oleh anggotanya lqbal Imanuddin, katanya "diperlukan pula adanya payung hukum tentang penempatan Tenaga Kerja & kearifan Lokal. Kami mengharapkan Anggota DPRD yang hadir bisa menjembatani terealisasinya Perda yang mengatur hal tersebut”


Jadi, lanjutnya, "kami mendesak agar semua pihak dapat duduk bersama, masa kita kalah oleh Kabupaten Berau? mereka mampu loh menerbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2018 tentang perlindungan tenaga kerja lokal, sehingga disana terjamin dan terakomodasi tenaga kerja lokal sampai 80%."


Ditempat terpisah, Ketua Umum Mappegas, H Nana Supriatna S.Pd, saat dihubungi via telfon, mengapresiasi kekritisan dan desakan anggotanya dalam audiensi tersebut namun masih bisa menjaga ketertiban dan tetap taat hukum. "Kalau memang RSUD tidak berani menghadapi premanisme, laporkan saja karena ini adalah negara hukum, dan kami pun siap ikut mengawal, hal ini demi tata kelola dan pelayanan yang lebih baik untuk masyarakat Garut Selatan”, ungkapnya. ( Red)***