> KUASA HUKUM 3, CALON AKAN TRUS MENGUNGKAP KASUS DESA BANJAR SARI.

KUASA HUKUM 3, CALON AKAN TRUS MENGUNGKAP KASUS DESA BANJAR SARI.

author

Suara peradilan news

Share Post



KABUPATEN-- SERANG, Suaraperadilannews.com - Lanjutan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Serang 144 Desa salah satunya Desa Banjarsari Kecamatan Anyer minggu Lalu 31/10/2021 Hasil mediasi hari Bersama panwas ,Sekertaris Camat Anyer,Polsek Anyer AKP Sudibyo, Iptu Choirul Kasat Sabara Kota Cilegon. Koramil Anyer Keputusan bukan menolak itu kurang lengkap alat bukti dan di posisikan, harusnya bukan ke Panwas melainkan Ke PT.TUN


Kami Kuasa Hukum Ke 3 Calon Kades Banjarsari Teguh Satrio Wibowo SH.MH.MM “memaparkan kepada awak media dihalaman Kantor Kecamatan Anyer. Hari Rabu (10/11/2021)


Klien saya Aden kurnia , ida Faridatul dan Arisman, tetap menerima hasil panwas terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami untuk mediasi langkah yang kami tempuh seterusnya ,upaya- upaya hukum ,yang pertama kita akan gugat ke PT. TUN yang ke dua kita punya alat bukti yang masuk ke unsur ke ranah, pidana diduga dilakukan, oleh pihak nomor urut 5 masuk diranah panwas, pengadilan usaha tata negara , kita melaporkan tindak pidana dugan politk monay politik “ujar Teguh Satrio Wibowo.


Aden mewakili Ke 3 Calon Kades harapan kami dengan para Calon ini, meminta menjadi awal dari Deklarasi damai itu , hari ini kami cukup puas “insyaallah terus berjuang harus kita luruskan mudah-mudahan melalui kuasa hukum kita bisa di dengar kembali kepada kebijakan dan aturan-aturan yang ada “terangnya.


Agus Halil Ketua panwas Anyer “menambahkan saya sampaikan hasil musyawarah tadi kami melengkapi apa yang,menjadi tahapan tugas Panwas menduga menyatakan bukti-bukti yang dianggap oleh penggugat merupakan bukti ,sehubungan dengan itu hasil Musyawarah , internal Panwas ,setelah mengkaji,menelitindan menelaah apa yang di sampaikan bahwa menutut kami, pandangan panwas tidak cukup bukti,untuk di tindak lanjut ke Proses seterusnya karena ini ranah nya Pengadilan Tata usaha Negara



Kalau ini ada unsur monay politik berarti pidana, itu sangat jauh sekali , dari dugaan tindak pidana politik di pilkades ,kemudian bila kurang cukup maka , kami memutuskan ini di berhentikan.bila mana penggugat tuntutanya pemilihan ulang maka kami sarankan untuk ke lembaga yang berwenang menangani, Pengadilan Tata Usaha Negara itu barang kali yang dapat kita sampaikan,


“Allhmdulilah kami mengaspresiasi kepada penggugat ketiga Calon ini , dan kuasa hukumnya sudah menyampaikan dengan cara-cara yang baik etika yang sopan tidak ada kendala apapun, “tambah Agus Halil. Reporter, (WELLY,,S)