> SMK TUNAS NUSANTARA GARUT di Duga telah Mark Up Jumlah Siswanya, Apakah ada Oknum Jaringan MAFIA PENDIDIKAN ???

SMK TUNAS NUSANTARA GARUT di Duga telah Mark Up Jumlah Siswanya, Apakah ada Oknum Jaringan MAFIA PENDIDIKAN ???

author

suaraperadilannews.com

Share Post

 


Garut Suara Peradilan News.




Akhir akhir ini persoalan yang mendera instansi pendidikan semakin kompleks, di sisi lain tuntutan para tenaga kependidikan kepada pemerintah juga mencuat, beberapa hari kebelakangsalah satu organisasi sayap dari PGRI yakni DPC FAGAR Kabupaten Garut sempat melakukan aksi namun  batal, dan dilanjutkan dengan Audiensi dengan DPRD Garut, dan dihadiri oleh sekda kabupaten garut. Hal tersebut dilakukan semata hanya menuntut hak para guru honor yang sudah lama mengabdi, dan tak kunjung ada kepastian kapan mereka akan diangkat menjadi PNS, yang saat ini program tersebut digantikan dengan PPPK.



Disisi lain pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah, banyak yang melanggar regulasi, baik pelanggaran terhadap undang undang maupun Permendikbud, bahkan kepada ASN tertentu kerap terjadi pelanggaran terhadap Permendagri yang cenderung dibiarkan, alias tidak ada tindakan apa apa terhadap pelanggarnya.


Perlu diketahui oleh khalayak, bahwa pemerintah dalam rangka memberikan tanggung jawabnya sesuai amanat konstitusi, dan kesepakatan dengan DPR-RI pemerintah wajib mengalokasi anggaran sebesar 20% Dari total APBN khusus untuk biaya pendidikan dan sudah direalisasikan.


Namun dalam penelusuran awak media dilapangan, saat melakukan tugas jurnalistik kontrol sosial, ditemukan dugaan justru di salah gunakan oleh oknum pengelola sekolah/Kepala Sekolah dengan modus yang bermacam macam. Contoh kasus yang terjadi di SMK Tunas Nusantara Garut, yang berlokasi di kp.panyaweuaian desa Sukalaksana kecamatan Samarang kabupaten Garut.


Sekolah ini sangat patut untuk diduga melakukan Mark'up jumlah siswanya. saat disambangi oleh awak media diterangkan oleh staf tata usaha, bahwa kepala sekolah sedang ada dibandung, maka awak media meminta keterangan kepada salah satu guru kelas yang enggan disebut namanya.



Diterangkan bahwa sekolah SMK Tunas Nusantara Didirikan pada tahun 2015 silam, pertama sekolah ini hanya mampu membangun 3 ruang kelas saja, namun kini SMK Tunas Nusantara sudah mempunyai 7 ruang kelas atau 7 rombongan belajar (Rombel) tuturnya.


Terkait kapasitas siswa per rombelnya, tentu sesuai Permendikbud tandasnya, untuk keterangan detailnya silahkan menghubungi bidang kesiswaan, atau bidang kurikulum atau langsung kepada kepala sekolah pungkasnya sembari berpamitan dikarenakan ada urusan yang lain.


Sejenak awak media minta ijin untuk mengambil gambar ditiap tiap kelas, alhasil setiap kelasnya hanya di isi oleh kurang lebih 20 siswa saja, bahkan ada satu ruangan yang sudah kosong, temuan lainya adalah, sekolah ini melaksanakan pelajaran tatap muka tanpa menggunakan protokol kesehatan, padahal saat ini masih dalam masa Pandemi Covid -19 yang khususnya kabupaten Garut masih berstatus level 3 namun faktanya sekolah ini menggelar PTM tak memperhatikan prokes, terpantau oleh awak media tidak ada satupun sarana penunjang penanggulangan Covid 19, dan yang lebih miris lagi tidak ada satu orangpun penghuni sekolah ini yang memakai masker.




Berkaitan tidak patuhnya terhadap peraturan dan perundang undangan yang berlaku di NKRI, apalagi WABAH COVID 19 ini, sudah merupakan bencana nasional, di  duga pengelola SMK TUNAS NUSANTARA Garut ini tidak paham arti UU RI no 4 tahun 1984 tentang Wabah penyakit menular dan UU RI no 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid 19 untuk memberikan perlindungan pada masyarakat yang nyata terancam atas merebaknya penyakit ini, juga UU RI no 6 tahun 2018 tentang KEKARANTINAAN KESEHATAN. 


Selanjutnya terkait jumlah siswa, menurut keterangan salah satu pegawai di dinas pendidikan provinsi Jabar, 25/10/21,  didalam DATA DAPODIKNAS sekolah Tunas Nusantara ini tercatat memiliki siswa sebanyak 430 orang siswa, dengan jumlah ruang kelas 7 ruang kelas sudah bisa ditebak berapa jumlah siswa disekolah ini yang sebenarnya.


Untuk mendengar penjelasan lebih jelas tim awak media mendatangi kantor cabang dinas (KCD) wilayah XI Garut, guna bertemu kepala kcd atau kasi kepengawasan, namun tak ada satu orangpun pejabat eselon yang dapat di temui, dengan alasan sedang keluar kota, ada yang ke Pangandaran, ada juga yang ke Pameungpeuk hal tersebut diterangkan oleh staf bagian umum KCD wilayah XI kepada awak media.


Ditempat yang berbeda awak media juga mewawancarai sekretaris dewan pengurus daerah (DPD) gerakan masyarakat perangi korupsi (GMPK) kabupaten Garut (Yossep Akhmad Gunawan), dikatakan Yossep, menyikapi banyaknya persoalan yang terjadi disekolah tingkat SMA dan SMK Digarut, selaku organisasi non pemerintah (NGO), kami merencanakan untuk mengajukan permohonan Audiensi di DPRD Provinsi ujar Yossep, karena jika dibiarkan bencana moral akan menimpa generasi penerus bangsa, karena sudah di didik dengan kebiasaan buruk dan mempunyai kecenderungan melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku tandasnya.


Masih kata Yossep, Di sini kami menganalisa faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya hal hal seperti tersebut diatas, adalah lemahnya fungsi kinerja pengawasan oleh dinas pendidikan provinsi alias tidak optimal, jika fungsi pengawasan berjalan tidak akan kecolongan begini ujarnya, atau memang ada oknum yang bekerjasama dalam rangka membobol anggaran yang masuk ke dinas pendidikan, ini yang musti dibongkar dan langkah awalnya kami akan melayangkan surat permohonan audiensi ke DPRD provinsi dalam waktu dekat, dan insyaalah dalam kesempatan tersebut, kami akan mengajukan permohonan kepada ketua DPRD provinsi Jabar, untuk turut dihadirkan 'selain sekda provinsi dan kadisdik provinsi jabar, kepala kcd di dua wilayah juga pihak terkait selaku pemangku kebijakan lainya, agar konfirmasi dan klarifikasi  clear dan jelas ujar yosep.


Dimungkinkan salah satu  yang akan dilaporkannya, yaitu SMK TUNAS NUSANTARA atas dugaan MARK UP jumlah Siswa Sehingga negara telah dirugikan dalam mengeluarkan ANGGARAN BOS PENDIDIKAN.


Dengan adanya kasus ini, di duga pengelola SMK TUNAS NUSANTARA, bisa di jerat dengan: Undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi(Tipikor), pasal 263 KUHP tentang pemalsuan Dokumen, juga di duga telah melanggar PERMENDIKBUD no 6 tahun 2021 tentang pengelolaan biaya operasional sekolah ( BOS ), dan kemungkinan bisa terjadi IJIN OPERASIONAL SEKOLAH (IOP) akan di cabut, pungkasnya.


Penulis : * Endang.Supardin *