> Dugaan Penyelewengan Anggaran *GOR* Pemdes Banjarsari Bayongbong Garut, Resmi di Laporkan LSM GMBI GARUT ke KEJAKSAAN

Dugaan Penyelewengan Anggaran *GOR* Pemdes Banjarsari Bayongbong Garut, Resmi di Laporkan LSM GMBI GARUT ke KEJAKSAAN

author

suaraperadilannews.com

Share Post

Garut Suara Peradilan News


Dewan pengurus daerah (DPD) lembaga swadaya masyarakat (LSM) gerakan masyarakat bawah indonesia (GMBI) Kabupaten garut, Selasa 06/10/21 lebih kurang pada pukul 12.00.wib. terlihat keluar dari kantor kejaksaan negeri Garut, kepada awak media, sekretaris DPD LSM GMBI (Dian Alamsyah) dengan tegas menerangkan, kedatanganya kekantor Adiyaksa ini adalah resmi mengadukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, dan penyelewengan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah desa Banjarsari kecamatan Bayongbong Garut paparnya.

baca Juga :  Gebyar 1000 Vaksin Selesai digelar

Adanya kejanggalan tersebut diketahui ketika pembangunan sebuah gor desa Banjarsari tersebut dilaksanakan pada tahun 2019 silam, namun anehnya pada tahun anggaran tersebut diatas, didalam APBDES tidak tercatat bahwa pembangunan GOR tersebut menggunakan anggaran yang bersumber dari dana desa(DD) atau dari sumber anggaran lainya, seperti alokasi dana desa(ADD), atau bantuan keuangan yang bersumber dari provinsi, Namun pembangunan sudah dilaksanakan tandasnya.


Masih kata Dian, Selanjutnya kami mengetahui bahwa anggaran pembangunan GOR tersebut, baru tercatat dan dialokasikan anggaranya didalam APBDES pada tahun 2020 dari dana desa (DD), dengan alokasi anggaran sebesar Rp.864.000.000, hal ini jelas bertentangan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa BAB II pasal 2 ayat 2 sangat jelas diatur bahwa, APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun Anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember tandasnya.



Jadi yang dilakukan oleh pemerintah desa Banjarsari kecamatan Bayongbong kabupaten Garut, dengan menganggarkan suatu kegiatan pembangunan ditahun 2020 sedangkan pelaksanaan pembangunanya dilaksanakan pada tahun sebelumnya diduga cacat hukum tegas Dian. Dengan lolosnya dari pemeriksaan inspektorat kabupaten Garut, kami berharap hal ini juga harus menjadi perhatian penyidik untuk melakukan pengembangan.


Selanjutnya DPD LSM GMBI Garut berharap dengan adanya laporan pengaduan ini, kejaksaan negeri Garut dapat segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada para pihak yang terkait dengan persoalan tersebut, hal ini juga dapat dijadikan sebagai pembelajaran bagi desa desa yang lain dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, perlu diketahui hingga kini kondisi pembangunan tersebut dengan menggunakan estimasi biaya Rp. 864.000.000 masih belum selesai pungkasnya.


**(Endang.S/Tim)**