> Carut Marut Terkait BPNT sampai Dugaan KKS di Pegang Agen / E.waroeng.

Carut Marut Terkait BPNT sampai Dugaan KKS di Pegang Agen / E.waroeng.

author

suaraperadilannews.com

Share Post

 


Garut Suara Peradilan News.

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu skema bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau keluarga miskin dan rentan. BPNT ini sendiri bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan dalam memenuhi kebutuhan pangannya.

BPNT sebelumnya merupakan subsidi Rastra, dan mulai ditransformasikan menjadi Bantuan Pangan Non Tunai pada 2017 di 44 kota terpilih. Selanjutnya pada 2018, program subisidi Rastra secara menyeluruh ditransformasi menjadi bantuan sosial pangan yang disalurkan melalui skema non tunai dan Bansos Rastra. Pada akhir 2019, program bantuan sosial pangan di seluruh kabupaten/kota dilaksanakan dengan skema non tunai atau BPNT.


Penyaluran bantuan pangan non tunai ini tidak diterimakan secara langsung, akan tetapi KPM akan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang akan digunakan untuk mengambil sembako di e-Warung yang sudah ditentukan. Berdasarkan pedoman umum program sembako, KPM akan menerima KKS yang diterbitkan oleh bank yang ditunjuk oleh pemerintah. KKS dari bank penyalur dilengkapi dengan PIN (Personal Identification Number), yaitu 6 (enam) angka yang digunakan untuk mengakses rekening pada saat transaksi. KKS dan PIN ini tidak boleh dipegang dan disimpan oleh pihak lain selain KPM.

Proses pemanfaatan dana bantuan program Sembako dilaksanakan dengan tahapan : a. Pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warung menggunakan KKS.

b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako.

C.KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako.

d.KPM berhak memilih e-Warung terdekat untuk membelanjakan dana bantuan sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari e-Warung lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/apparat kelurahan atau tenaga pelaksana BPNT lainnya apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.

e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh e-Warung kepada KPM.

Sebagaimana kita ketahui bersama, pelaksanaan atau penyaluran BPNT diwarnai dengan berbagai masalah di lapangan.

Mulai dari kualitas sembako sampai dugaan penyalahgunaan bantuan oleh oknum perangkat desa.

Mencuatnya berbagai kasus dalam penyaluran BPNT ini mengkonfirmasi bahwa tata laksana BPNT telah mengabaikan prinsip-prinsip akuntabilitas, Jika melihat berbagai kasus yang mencuat ada indikasi bahwa tahapan dan prosedur penyaluran BPNT tidak berjalan sesuai dengan pedoman yang ada dan berjalan kurang transparan, Tidak atau belum maksimalnya tenaga pelaksana BPNT di antaranya;

1. Koordinator wilayah,

2. Koordinator daerah dan

3. Pendamping sosial bantuan pangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Pangan, secara umum tugas dan tanggung jawab tenaga pelaksana BPNT ini adalah memastikan bahwa penyaluran bantuan pangan non tunai ini tepat sasaran dan dapat diterima oleh KPM yang telah ditetapkan. Selain memastikan hal tersebut, tenaga pelaksana BPNT juga harus melakukan pendampingan kepada KPM dan memberikan sosialisasi tentang BPNT.

Kasus dugaan penyimpanan atau peminjaman Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berpotensi diduga penyalahgunaan untuk melaksanakan penggesekan   juga mengindikasikan tidak atau belum berjalannya pemantauan dan evaluasi.

Padahal pemantauan dan evaluasi merupakan salah satu tugas pemerintahan daerah. Dalam Permensos Nomor 20 Tahun 2019 Bab IX Pasal 60, pemantauan dan evaluasi dimaksudkan agar pelaksanaan kebijakan dan kegiatan BPNT berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Termasuk di dalamnya adalah proses penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang menjadi hak KPM.

Proses penyaluran KKS -- jika merujuk pada pedoman dan permensos yang ada, pihak Bank selaku penyalur KKS tidak diperbolehkan menyerahkan KKS kepada pihak lain selain KPM yang sudah ditetapkan dan terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pangan.

Untuk memastikan hal tersebut, pihak tenaga pendamping seharusnya memberikan pendampingan kepada KPM pada saat pendistribusian KKS sehingga KKS ini benar-benar diterima oleh KPM sendiri. Hal ini dimaksudkan agar KKS tidak diterima oleh pihak di luar KPM sehingga membuka peluang terjadinya penyalahgunaan KKS, sebagaimana dugaan kasus yang muncul saat ini.

Kasus yang muncul saat ini semestinya menjadi bahan evaluasi bersama semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan BPNT, baik pemerintah pusat (Kemensos), Pemerintah daerah (Provinsi/Kab/Kota) dan juga tenaga pelaksana BPNT untuk meningkatkan koordinasi antar pihak, mengoptimalkan pendampingan dan edukasi kepada KPM, serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi dengan melibatkan semua pihak.

Hal yang terpenting adalah, karena program BPNT ini pendanaannya bersumber dari anggaran negara (APBN/APBD), pada pelaksanaannya mengutamakan prinsip-prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel, Mulai dari proses pendataan dan penetapan KPM dilakukan secara transparan, data penerima BPNT (KPM) juga harus terbuka sejak awal sehingga publik dapat melihat dan mengontrol.

Selain itu KPM juga dapat memastikan dari awal dalam mengetahui hak dan kewajibannya terkait dengan BPNT.

Untuk memenuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik, penting juga untuk pemerintah daerah mengorganisir mekanisme pengaduan yang dapat diakses oleh publik -- terutama KPM -- secara mudah dan cepat. . Sistem pengaduan dimaksudkan untuk memberikan fasilitas bagi KPM untuk menyampaikan keluhan, laporan terkait dengan pelaksanaan BPNT sehingga kasus-kasus yang terjadi saat ini dapat terdeteksi dari awal.

Selain itu juga perlu dipikirkan untuk memotong mata rantai distribusi bantuan BPNT tujuannya agar tidak terlalu banyak pihak yang memanfaatkan setiap rantai penyaluran, baik dari penyediaan bahan sembako, sampai penerimaan ke KPM. Panjangnya rantai distribusi inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya masalah-masalah di lapangan, baik kualitas bantuan maupun potensi penyimpangan bantuan.

Setiap rantai distribusi ada pihak yang selalu mencari untung, sehingga yang menjadi korban adalah KPM yang mestinya memiliki hak untuk menerima bantuan yang berkualitas dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

Pewarta : (Endang.Supardin)