> Wow ??? Agen Penyedia BPNT di Desa Karangpawitan Garut di Duga Melanggar PEDUM tentang BPNT

Wow ??? Agen Penyedia BPNT di Desa Karangpawitan Garut di Duga Melanggar PEDUM tentang BPNT

author

suaraperadilannews.com

Share Post
Garut Suara Peradilan News
Salah satu Agen penyedia BPNT di desa karangpawitan garut, kembali mencoreng muka hukum NKRI, karena atas ulahnya diduga telah melanggar PEDUM BPNT salah satu program PEMERINTAH RI yang disalurkan CQ KEMENSOS RI.
Dugaan pelanggaran ini di sampaikan, ketika salah satu KPM yang baru menerima program BPNT perluasan bernama (YN) warga kp.pedesan Rt.02 Rw 09 desa karangpawitan kecamatan karangpawitan kabupaten garut, merasa kecewa berat karena hak dirinya untuk menerima program BPNT sejumlah tujuh kali (7X), dikali sejumlah paket yang akan diterimanya yaitu per paket kalou diuangkan Rp. 200.000,- dikali tujuh kali berarti 1.400.000,-.
Adapun kenyataanya pemilik KKS dimaksud malah menerima uang tunai sebesar Rp.800.000 dari oknum Agen tersebut. Penelusuran awak media dan konfirmasi tertuju kepada pemilik agen BPNT di wilayah tersebut yang bernama (E), dalam keteranganya E sangat heran dan tidak merasa ada penggesekan KKS di toko/ e.waroengnya dengan berkilah tak mengetahui.
Selanjutnya awak media mengunjungi kantor desa karangpawitan, untuk menemui kepala desa yang bernama Dadang Suryana.
Dalam keteranganya kepada awak media 09/08/21 kades menerangkan bahwa adanya kejadian ini, kami dari pihak pemdes benar benar belum tahu adanya kekisruhan yang di duga dibuat oleh oknum AGEN di wilayahnya, dan akan segera memanggil agen agen di wilayahnya untuk dimintai keterangan, dan kalaupun ini benar adanya pelanggaran, yang di perbuat oleh AGEN atau dengan oknum pihak lain, Silahkan saja proses secara hukum yang berlaku.
Atas dugaan pelanggaran program BPNT ini, yang dipastikan tidak sesuai dengan PERMENSOS NO.20 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT), tentu akan berkembang ke TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur oleh UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 tentang tindak pidana korupsi yang berbunyi : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan nemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hudup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lana 20 tahun. (Endang.S/kaperwil jabar)